BKPM: Pemindahan ibu kota dari Jakarta jadi stimulus investasi

Badan Koordintaor Penanaman Modal (BKPM) menyatakan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta akan menggairahkan investasi di wilayah baru.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan perpindahan ibu kota bisa menjadi stimulus investasi dalam skala besar. Terlebih, pemerintah telah memperhitungkan biaya pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun atau US$33 miliar. 

"Itu jumlah investasi yang besar. Jadi, kami menyambut dengan sangat baik dan positif jika pemindahan ibu kota ini direalisasikan," ujar Thom di Jakarta, Selasa (30/4). 

Kendati demikian, Thomas berharap pembangunan ibu kota baru harus sesuai dengan perkembangan zaman abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas secara maksimal. 

Misalnya saja, kata Thom, pemerintah bisa mengembangkan kendaraan berbasis listrik beserta infrastrukturnya. "Jadi harapannya bisa membangun infrastruktur berbasis abad 21," tuturnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan perpindahan ibu kota dalam rapat terbatas bersama menteri kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). 

Dalam rapat tersebut, Jokowi mengungkapkan pemindahan ibu kota negara karena kondisi Jakarta saat ini masih macet dan rawan banjir. Selain itu, saat musim kemarau pun cadangan air bersih di ibu kota hanya mencapai 20% dari kebutuhan masyarakat. Sebab, pencemaran terjadi secara umum di sungai-sungai utama di Jakarta.

Kemacetan kronis juga menjadi titik kendala utama di Jakarta. Apalagi, jumlah penduduk semakin membludak di Pulau Jawa yang mencapai 57% dari total penduduk. Sedangkan populasi di Sumatera hanya sebesar 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, dan Papua-Maluku cuma 3%.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut terdapat setidaknya 10 syarat bagi suatu daerah menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia.

JK menjelaskan syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam, dan memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.

Terpadat di dunia

Dalam kesempatan lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan beberapa alasan yang mendorong pemindahan ibukota dari Jakarta ke wilayah baru.

Pertama, Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di dunia, atau berada di posisi keempat. Jakarta hanya kalah dari tiga kota lainnya seperti Manila, New Delhi, dan Tokyo. Menurut Bambang, kepadatan Jakarta sejatinya merupakan bukti sistem perkotaan Indonesia yang tidak balance. 

Selain itu, kata Bambang, saat ini sistem perkotaan Indonesia hanya terkonsentrasi pada Jakarta. Padahal, sejatinya dalam sebuah negara hal tersebut tidak lumrah terjadi.

Kedua, hasil survei tahun 2017 menyebut Jakarta merupakan kota terburuk keempat dari 390 kota di seluruh dunia untuk kondisi lalu lintas saat jam sibuk. Menurut Bambang, kondisi lalu lintas di Jakarta membutuhkan perhatian dan perbaikan yang luar biasa.

“Walaupun bisa diperbaiki, namun masih butuh waktu. Bahkan dapat menunggu 10 tahun lamanya,” kata dia.

Ketiga, secara aspek lingkungan, Jakarta sangat mengkhawatirkan. Kondisi Jakarta sudah sangat berat jika menjadi pusat tumpuan dari segala aktivitas di Indonesia.

"Rawan banjir sudah pasti, kemudian permukaan tanah di pantai utara Jakarta itu sudah turun," kata dia.

Bambang menyebut penurunan permukaan tanah di Jakarta rata-rata mencapai 7,5 cm per tahun. Bahkan, sepanjang rentang 1989-2007, permukaan tanah telah turun hingga 60cm.

 "Satu lagi, permukaan air lautnya juga naik. Ditambah kualitas air sungai di Jakarta 90% tercemar berat," ujar dia.