BPH Migas minta Pertamina dan AKR wujudkan BBM satu harga

Pertamina diharapkan dapat meneruskan komitmen yang selama ini telah dicetuskan, untuk merealisasikan program satu harga BBM di seluruh Nusantara dalam rangka mewujudkan sektor energi yang berkeadilan di Tanah Air.

"BPH Migas meminta PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk terus memberikan komitmennya dalam merealisasikan target Program BBM Satu Harga sesuai dengan roadmap hingga tahun 2019," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa seperti dilansir Antara, Kamis (17/5) di Jakarta.

Pada tahun lalu, Pertamina menyebutkan progres program tersebut sesuai target. Pertamina dikatakan telah mengoperasikan 54 penyalur BBM di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup baik.

Sementara pada 2018 ditargetkan 67 penyalur beroperasi di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas, sedangkan pada 2019 ditargetkan 29 penyalur di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup sulit.

Selain itu, penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada kran penyaluran BBM (Nozzle) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) akan dipasang teknologi khusus. Hal itu akan terkoneksi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ke Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dengan begitu, BBM tepat sasaran, volumenya tepat dan tepat guna. Selain itu, BPH tidak mampu mengecek satu persatu disetiap nozzle.

"Pencatatan penyaluran BBM bersubsidi ini sesuai dengan kesepakatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 8 Maret lalu," kata Fanshurullah dalam jumpa pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (16/05).

Pertamina pun menyanggupi akan memasang IT di sekitar 7.000 SPBU Pertamina yang beroperasi. "Pertamina sekarang sanggupi. Kita komit dulu, investasi nanti. Enggak mau ulangi kegagalan RFID," imbuhnya.

Sebagai informasi, Radio Frequency Identification (RFID) merupakan alat pencatat volume BBM yang pernah dicanangkan pada 2014 silam. Namun, program tersebut tidak berlanjut mengingat BBM jenis subsidi saat ini hanya jenis Solar. BBM jenis Premium tidak lagi disubsidi.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, dari target 67 penyalur pada 2018, sebanyak empat penyalur telah beroperasi, sembilan penyalur sedang proses dibangun di lokasi, serta 54 sisanya sedang proses administrasi dari 

Pertamina juga berkomitmen mendukung program memasangkan teknologi khusus di nozzle. Langkah pertama penerapan teknologi pada nozzle dengan membangun sistem terlebih dahulu. 

Selain itu juga segera melakukan pemetaan SPBU dalam menerapkan sistem tersebut. Pemetaan itu dilakukan guna memastikan wilayah mana saja yang siap melaksanakan program pencatatan penyaluran BBM Subsidi. "Mana yang paling siap kita jalankan lebih dulu. Harapannya, 2018 sudah ada wilayah yang terapkan," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka menjamin ketersediaan BBM dan kelancaran pendistribusian khususnya BBM di daerah yang belum terdapat penyalur, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas No 6/2015 tentang Penyaluran Kenis BBM tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur atau yang lebih dikenal dengan Sub Penyalur.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 13/2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG, dan LPG, maka penyalur wajib menyediakan jenis BBM tertentu atau khusus penugasan pada Sub Penyalur yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kedaulatan energi telah terwujud dalam 20 tahun reformasi, yang salah satunya melalui penerapan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Tanah Air.

"Satu harga BBM itu adalah salah satu upaya mewujudkan kedaulatan energi," kata Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syakhroja dalam diskusi "Membangun Kedaulatan Energi Pascareformasi" yang diselenggarakan Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) di Graha PENA 98, Jakarta, Rabu (16/5).

Melalui penerapan satu harga BBM ini, maka seluruh rakyat dapat merasakan keadilan di bidang energi.

"BBM satu harga itu mencerminkan sila kelima Pancasila. Kan tidak adil jika rakyat Indonesia di wilayah timur membeli lebih mahal, sementara ekonominya lebih rendah dibanding di Jakarta, ini tidak sesuai energi berkeadilan," katanya lagi.

Untuk mendukung itu, kata Akhmad, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah memerintahkan seluruh jajarannya agar selalu mendasarkan pada prinsip itu dalam bekerja atau membuat regulasi, sehingga porsi anggaran Kementerian ESDM dapat dipastikan lebih banyak dinikmati rakyat.

Selain itu, pemerintah di sisi lain juga harus menjaga investor agar betah menanamkan investasinya di Indonesia karena negeri ini mempunyai keterbatasan anggaran, teknologi, dan beberapa hal lainnya.