BPJS Ketenagakerjaan diminta fokus rekrutmen kepesertaan

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menegaskan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan perlu mengintensifkan sosialisasi dan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hery menekankan agar BPJS Ketenagakerjaan lebih fokus pada rekrutmen kepesertaan dibanding pengembangan dana investasi.

"Dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 maka BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan sumber dana dari APBN/APBD. Sehingga perlu penganggaran untuk sosialisasi dan public education," ujar Hery dalam sebuah diskusi, Rabu (26/5).

Sosialisasi dan public education dilakukan demi peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. "Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya fokus pada pengembangan dana untuk investasi, namun harus lebih fokus mengejar target kepesertaan dan pelayanan klaim," ujar dia.

Dia mendorong adanya koordinasi dan kerja sama antara Ombudsman RI dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari Minarni Lukman mengakui memang kurang dalam sosialisasi di masa pandemi Covid-19 ini. Namun untuk lingkup dengan pemerintah daerah, dia mengaku sudah melakukan koordinasi dan kerja sama.