sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

BPK beri catatan pada laporan keuangan Kemenhub

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) luput menagihkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Selasa, 25 Jun 2019 16:16 WIB
BPK beri catatan pada laporan keuangan Kemenhub
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 511.836
Dirawat 64.878
Meninggal 16.225
Sembuh 429.807

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan pada laporan keuangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK menemukan komponen yang luput dalam laporan keuangan  Kemenhub, utamanya untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Pemeriksaan kami pada 2018 ini atas laporan PNBP tahun 2017. Ada yang luput dari perhatian Kemenhub,” kata Agung Firman Sampurna di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (25/6).

Agung mengatakan PNBP di tahun 2017 yang luput dari pungutan Kemenhub mencapai Rp 900 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan belanja barang pada tujuh eselon I sebesar Rp 156 miliar, dan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan belanja modal pada lima eselon I sebesar Rp 44,07 miliar..

Agung menuturkan kelebihan bayar belanja barang 7 eselon sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian sebesar Rp 1,39 miliar rupiah, sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti Rp 54,94 miliar. “Kelebihan belanja modal sudah ditindaklanjuti pengembalian Rp 7,65 miliar, sisa Rp 36,42 miliar,” kata Agung.

BPK mengharapkan Kemenhub bisa menindaklanjuti catatan tersebut agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kekurangan yang ditemukan oleh BPK sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembayaran meskipun secara bertahap. 

Budi mengatakan, hasil laporan tersebut akan menjadi legitimasi bagi pihaknya untuk melakukan penagihan.

“Dengan adanya laporan BPK ini kami bisa melakukan penagihan dari adanya kekurangan-kekurangan. Kalau kami saja kadang-kadang itu (melakukan penagihan) legalnya apa, tapi kalau ada ini kan kuat,” ujarnya  

Sponsored

Budi melanjutkan, dalam hal pengelolaan keuangan, pihaknya banyak berdiskusi dengan BPK untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum lengkap. Jika tahun 2018 tetap meraih opini WTP dari BPK, berarti Kemenhub mempertahankan capaian itu enam kali berturut-turut.

 

Berita Lainnya