sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

BPK: Total aset tetap pemerintah naik 211% jadi Rp6.007 triliun

Pemerintah belum menyempurnakan laporan keuangan tentang revualasi aset.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 30 Mar 2020 12:22 WIB
BPK: Total aset tetap pemerintah naik 211% jadi Rp6.007 triliun
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan total aset tetap pemerintah per 31 Desember 2019 mencapai Rp6.007,69 triliun. Angka tersebut naik sebesar 211,1% dari Rp1.931,05 triliun per 31 Desember 2018. Nilai aset ini tercantum dalam aporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 LKPP 2019 unaudited.

"Aset tetap yang direvaluasi pun mengalami kenaikan nilai sebesar Rp4.141,59 triliun, dari nilai buku sebelum revaluasi sebesar Rp1.538,18 triliun," kata Kepala BPK Agung Firman dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Senin (30/3).

Meski demikian, Agung mengatakan masih terdapat kelemahan dalam penyajian LKPP tersebut, utamanya dalam hal revaluasi aset.

"Masih ada kelemahan dalam penyajian LKPP yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, di antaranya terkait dengan revaluasi aset," kata dia.

Pasalnya, dalam entry meeting yang dilakukan secara video conference tersebut, juga didiskusikan tentang revaluasi aset sebagai faktor signifikan dalam peningkatan. 

Agung pun menuturkan, dalam rangka memberikan informasi yang lebih utuh mengenai tata kelola keuangan negara, hasil pemeriksaan LKPP tahun ini juga akan dilengkapi dengan tambahan dua suplemen. 

Pertama, adalah review atas desentralisasi fiskal (fiscal decentralization) untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah. Kedua, adalah review kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) untuk mengukur tingkat ketahanan dan keberlangsungan (going concern) atas tata kelola fiskal.

LKPP Tahun 2019 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Meskipun masih terdapat catatan dalam penyajian LKPP, namun Ketua BPK mengapresiasi pemerintah yang telah menyelesaikan dan menyampaikan LKPP Tahun 2019 unaudited dengan tepat waktu.

Sponsored

Entry meeting pemeriksaan dan penyerahan LKPP Tahun 2019 Unaudited ini dipimpin oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai wakil pemerintah.

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan komponen LKPP Tahun 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Berita Lainnya