logo alinea.id logo alinea.id

BPTJ: MRT harus terintegrasi dengan LRT dan Transjakarta

MRT harus terintegrasi dengan angkutan umum massal lain yang mudah diakses oleh masyarakat. 

Laila Ramdhini
Laila Ramdhini Jumat, 15 Mar 2019 15:26 WIB
BPTJ: MRT harus terintegrasi dengan LRT dan Transjakarta

Kehadiran Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang ditarget beroperasi pada akhir Maret 2019 disebut sebagai solusi mengurangi kemacetan di ibukota.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, untuk mewujudkan itu MRT tidak bisa beroperasi sendiri. MRT harus terintegrasi dengan angkutan umum massal lain yang mudah diakses oleh masyarakat. 

“Kalau tidak tersedia layanan angkutan umum yang bersifat massal dan terintegrasi, kita khawatir stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan,” kata Bambang dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (15/3). 

Bambang menyebut BPTJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, MRT, LRT Jakarta serta TransJakarta terus melakukan koordinasi guna mengantisipasi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi ketika nanti resmi beroperasi.   

Koordinasi dilakukan untuk memastikan integrasi antar moda tidak hanya secara fisik namun juga secara sistem. Integrasi secara sistem yang dimaksud khususnya menyangkut alat pembayaran, sehingga masyarakat cukup menggunakan satu alat pembayaran untuk penggunaan semua moda. 

“BPTJ sudah memfasilitasi proses integrasi sistem pembayaran ini, tinggal menunggu audit dari Bank Indonesia,” kata Bambang. 

Untuk saat ini, sistem pembayaran yang sudah terintegrasi adalah KRL dan Transjakarta. Nantinya, sistem ini diharapkan juga berlaku pada MRT dan LRT Jakarta.

Kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, Bambang Prihartono berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mewujudkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP). 

Sponsored

“Seadainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil genap sehari penuh,”  kata Bambang.

Menurut Bambang, penerapan ganjil genap sehari penuh pada waktu penyelenggaraan Asian Games lalu sudah terbukti efektif mengurai kemacetan di jalan arteri Jakarta. Namun, ketika kebijakan ganjil genap diubah hanya menjadi pagi dan sore seperti saat ini, kemacetan cenderung meningkat lagi.

Budaya naik angkutan umum

Sementara, Bambang mengatakan operasional MRT diharapkan mampu membawa peradaban baru. Bambang mengatakan jika masyarakat mendapatkan kemudahan akses angkutan umum massal yang terintegrasi, maka budaya berjalan kaki akan menjadi pilihan.

“Jika dari stasiun MRT menuju kantor bisa dijangkau dengan berjalan kaki, kenapa harus naik kendaraan lagi?” kata dia.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, berdasarkan masterplan yang tertuang dalam Peraturan Presiden 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek,  terdapat indikator kinerja utama yang harus tercapai, salah satunya akses jalan kaki untuk mendapatkan layanan angkutan umum massal maksimal sejauh 500 meter.