sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Bulan depan, Jokowi sampaikan nota keuangan 2020

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 pemerintah menyusun tiga fokus utama.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Minggu, 14 Jul 2019 14:14 WIB
Bulan depan, Jokowi sampaikan nota keuangan 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden terpilih akan menyampaiakan nota keuangan 2020 pada bulan depan.

Menurut Sri, nota keuangan tersebut merupakan gambaran rancangan-rancangan kebijakan yang akan tertuang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Nanti dilihat saja visi bapak presiden sebagai presiden terpilih di dalam mengisi mandat lima tahun ke depan," kata Sri Mulyani di kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (14/7).

Menurut Sri, fokus pemerintahan Jokowi di tahun depan yakni investasi di bidang sumber daya manusia, peningkatan kegiatan investasi, dan peningkatan global competitiveness Indonesia. Tiga pokok tersebut selalu ditargetkan agar Indonesia mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri guna menjadi negara maju.

Untuk itu, pemerintah akan menyusun kebijakan yang mendukung kemajuan tiga hal tersebut, salah satunya di bidang perpajakan termasuk rencana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan menjadi 20%.

"Untuk bidang perpajakan kita sudah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam rangka menangkap seluruh aspirasi yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat. Namun, pada saat yang sama juga untuk menjaga agar keberlangsungan dan stabilitas ekonomi tetap terjaga," ujar Sri.

Sri juga menerangkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membicarakan masalah perpajakan itu. "Tentu karena bentuknya UU nanti harus dibicarakan juga dengan DPR," katanya.

Kendati demikian, Sri tidak memberitahukan kapan pihaknya akan menemui DPR. Menurut Sri, yang jelas semuanya telah dipikirkan dan diskusikan demi memajukan negara dari bidang ekonomi.

Sponsored

Untuk diketahui, pemerintah memang tengah berencana menurinkan tarif PPh badan dari jumlah saat ini, yaitu 25% menjadi 20%. Oleh sebab itu, pemerintah telah fokus memprioritaskan revisi terhadap UU ihwal PPh badan.

Guna menurunkan tarik pajak perusahaan, pemerintah harus merevisi UU 36/2008 tentang perubahan keemoat atas UU 7/1983 tentang PPh. Semuanya dilakukan guna memberikan insentif pada dunia usaha untuk turut membantu perekonomian nasional.

Sebelumnya, Banggar DPR RI telah menyepakati beberapa target pembangunan tahun 2020, di antaranya menurunkan angka pengangguran sebesar 4,8%-5,1%, angka kemiskinan 8,5%-9,0% dengan target Indeks Gini Rasio sebesar 0,375-0,380 dan menargetkan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,51%.

Dalam RAPBN 2020 disepakati kerangka ekonomi makro sebagai berikut:
1.    Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,5%
2.    Laju inflasi 2,0%-4,0% dengan target nilai tukar rupiah Rp14.000-Rp14.500 per dolar Amerika Serikat (AS)
3.    Tingkat Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 3 bulan 5,0%-5,5%
4.    Harga minyak mentah Indonesia US$60-70 per barrel
5.    Lifting minyak bumi 695.000-840.000 barrel per hari, dan lifting gas bumi 1.191.000-1.300.000 barrel per hari.