CIPS: Harga pokok penjualan hambat penyerapan beras Bulog

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan realisasi penyerapan beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga April 2019 baru mencapai 17% dari target serapan yang sebesar 1,8 juta ton di 2019. 

Sebelumnya, pemerintah menargetkan target serapan sebesar 2,7 juta ton sepanjang 2018. Namun, hingga akhir 2018, realisasi penyerapan hanya sekitar 1,5 juta ton. 

“Rendahnya Harga Pokok Penjualan (HPP) menjadi permasalahan utama yang menghambat penyerapan tersebut,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman dalam keterangan resmi kepada Alinea.id di Jakarta, Sabtu (4/5).

Assyifa mengatakan pemerintah sebaiknya meninjau ulang HPP. Sebab, harga yang berlaku saat ini tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar. Dasar hukum implementasi HPP diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) 5/2015 yang artinya implementasi HPP sudah berjalan sekitar empat tahun.
 
“Sebaiknya jika memang mau memiliki penyerapan yang lebih tinggi, baiknya Bulog diberikan akses untuk menyediakan standar harga HPP Gabah Kering Panen yang lebih bersaing,” kata Ilman.
 
Saat ini, HPP GKP berada di kisaran Rp3.700,00 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10%. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050,00 per kilogram. 

Angka ini sedikit berada di bawah hasil survey International Rice Research Institute (IRRI) yang menyatakan biaya produksi padi mencapai Rp4.082/kilogram pada 2014.
 
"Lalu, di 2019 ini tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun," kata Ilman.
 
Dalam merespon situasi ini, sebaiknya pemerintah meninjau ulang relevansi HPP. Jika dirasa memang HPP masih dibutuhkan, sebaiknya besaran HPP disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada saat ini. Namun, dalam jangka panjang, polemik lemahnya penyerapan beras Bulog ini lagi-lagi berpotensi terjadi karena harga di tahun mendatang pasti akan berbeda dan perlu update berkala.
 
Untuk itu, kata dia, sebaiknya dalam jangka panjang pemerintah tidak bergantung kepada HPP untuk mengatur harga beras. Cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk memastikan harga beras terjangkau bagi konsumen serta tetap menyejahterakan petani adalah intervensi pada segi produksi dan distribusi melalui program-program pemerintah yang juga diintegrasikan dengan penerapan teknologi.