Dana bansos Covid-19 yang digunakan Pemprov DKI baru Rp1,2 triliun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan, anggaran bantuan sosial (bansos) terhadap masyakarat yang terdampak Covid-19 telah digunakan hingga Rp1,2 triliun. Angka itu masih jauh di bawah yang telah dianggarkan, yakni Rp5,3 triliun dalam Belanja Tak Terduga (BTT) APBD DKI Jakarta.

"Sudah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan bansos dalam BTT sebesar Rp5,3 triliun. Yang sudah dicairkan Rp1,2 triliun jadi masih ada Rp3,8 triliun," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri, di Jakarta, Selasa (9/6).

Kendati begitu, Edi mengaku belum dapat memastikan apakah semua anggaran BTT tersebut telah ada secara fisik. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu penerimaan daerah lainnya, terutama sektor pajak.

"Kalau memang tidak cukup sampai Desember, di perubahan APBD di Agustus-September akan kami sesuaikan kembali," ujarnya.

Pemprov DKi akan memprioritaskan anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19 sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, yaitu untuk sektor kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengamanan sosial.

Selain itu, Pemprov DKI juga telah menganggarkan bansos lainnya pada pos belanja lain, seperti untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, disabilitas, pemenuhan tambahan anak, KJL, KJMU, dengan total anggaran sebesar Rp4,8 triliun. 

"Sudah ada penjadwalan pencairan. Di Mei sebesar Rp748 miliar, Juni Rp396 miliar, Juli Rp275 miliar, September Rp689 miliar, Oktober Rp413 miliar, November Rp839 miliar, Desember Rp1,4 triliun. Jadi nanti totalnya 4,8 triliun. Kami sudah bikin proyeksi pembayarannya," katanya.

Lebih jauh dia menuturkan, APBD DKI Jakarta 2020 yang sebesar Rp87,9 triliun telah mengalami rasionalisasi mencapai Rp47 triliun. Rasionalisasi itu diambil dari asumsi keuangan daerah dan potensi pendapatan pada kondisi Maret, April hingga Desember. 

"Kita lihat di Juni ini. Kalau membaik, kami finalkan diperubahan berapa sesungguhnya rasionalisasi APBD DKI," ucapnya.

Meski demikian, dia meyakini APBD DKI diperkirakan mengalami perubahan yang lebih baik. Lantaran masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tengah memasuki masa transisi dan pemulihan ekonomi. 

"Saat PSBB dibuka, perkembangan semua ramai dan bagus. Nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan (APBD) di Agustus. Bisa saja naik. Kita lihat transisinya. Kemungkinan hotel, restoran, dan tempat hiburan mulai bayar pajak di Juni. Kita lihat nanti apakah bagus atau enggak. Maret-April praktis hiburan nol, hotel tutup dan penerimaan rendah," tuturnya.