Danai pembangunan infrastruktur, pemerintah sewakan aset negara

Pemerintah berencana memanfaatkan aset barang milik negara (BMN) dikerjasamakan dengan pihak swasta dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) atau limited concession scheme (LCS).

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan, skema baru tersebut merupakan usaha untuk mengoptimalkan aset negara agar berkontribusi lebih terhadap pemasukan negara.

Skema ini, lanjutnya, berbeda dengan kerja sama lainnya. Biasanya, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dilakukan untuk membangun sebuah aset belum berwujud.

"Skema LCS ini adalah sudah ada kerja sama dan ada pemanfaatan aset, tapi dilihat tidak optimal, katakanlah bandara, misalnya, untungnya hanya Rp100 miliar, kami lihat harusnya bisa Rp500 miliar. Wah ini bisa dengan LCS," katanya dalam video conference, Jumat (10/7).

Dalam skema LCS, pihak swasta yang diberi hak pengelolaan terbatas diminta untuk membayar di muka sewa aset yang dimenangkannya, sesuai dengan batas konsesi yang disepakati.

"Artinya investor masuk dengan bayar di muka. Misal Rp500 miliar setahun, dia konsesi 30 tahun, jadi Rp500 miliar dikali 30 tahun, yaitu Rp15 triliun. Artinya pendapatan yang terentang selama 30 tahun ditarik ke depan, dan dibayar di muka," ujarnya.

Uang yang didapat dari hasil LCS tersebut akan digunakan kembali untuk membangun infrastruktur.

Namun, Encep menuturkan, yang menjadi catatan penting dalam kerja sama LCS tersebut adalah pemerintah harus dapat menghitung secara tepat nilai valuasi aset negara, karena akan dimanfaatkan oleh investor hingga bertahun-tahun ke depan.

"Valuation memang menjadi penting karena ada proyeksi bagaimana ke depan, berapa permintaan dan segala macamnya. Jadi di situ keahlian kami untuk melakukan valuasi, harus bisa menghitung sampai sekian jauh," tuturnya.