sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Peluncuran sistem perizinan usaha terintegrasi molor

Sistem ini dipercaya akan mengubah paradigma birokrasi dari penguasa dan birokrat menjadi pelayanan masyarakat.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Jumat, 25 Mei 2018 11:26 WIB
Peluncuran sistem perizinan usaha terintegrasi molor

Pemerintah memundurkan jadwal peluncuran perizinan usaha dalam sistem terintegrasi (one single subbmission-OSS). Awalnya, Pemerintah merencanakan meluncurkan program ini pada 20 Mei. Tetapi, karena ada sesuatu dan lain hal, peluncurannya diundur menjadi akhir Mei 2018.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution memastikan OSS bisa beroperasi pada akhir Mei 2018.  "Reform sudah selesai, satgas di pusat sudah selesai. Proses perizinan berusaha ini bisa selesai dalam waktu kurang dari satu jam," jelas Darmin Nasution dalam diskusi publik membahas OSS, Jumat (25/5) di kantornya. 

Sistem ini dipercaya akan mengubah paradigma birokrasi dari penguasa dan birokrat menjadi pelayanan masyarakat. Selain itu, untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha, pemerintah juga melakukan reformasi regulasi dari perizinan itu sendiri. 

Terkait dengan itu, pemerintah telah membentuk satgas atau leading sector dan pendukung di Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Mereka bertugas menyelesaikan hambatan perizinan. Jika tidak berjalan, ada satgas nasional di Kantor Menko Perekonomian dan ada klinik-klinik di bawahnya yang memonitor semuanya. 

Sponsored

Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengapresiasi inisiatif Kemenko Perekonomian yang memprakarsai program dan kebijakan OSS. Program ini merupakan realisasi dari Perpres No.91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Pedoman Pelaksanaannya. 

Sistem ini memliki cakupan yang luas dan kompleksitas yang tinggi. Dimana, terdapat 50 Sekda Provinsi, 34 Pemerintah Daerah, dan 530 Kabupaten/Kota. Jadi secara total, diperkirakan jumlahnya lebih dari 600 satgas. 

“Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Satu negara ada dalam satu platform. Upaya komprehensif dari Pemerintah yang didukung momentum positif di masyarakat ini harus kita jaga,” jelas Thomas. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid