sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Data perpajakan BUMN pertambangan diintegrasikan

Penggabungan data perpajakan di perusahaan BUMN tersebut mendorong upaya terjadinya transparansi perpajakan.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Jumat, 04 Sep 2020 14:13 WIB
Data perpajakan BUMN pertambangan diintegrasikan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menandatangani nota kesepahaman dengan Mining Industry Indonesia (MIND ID) mengenai integrasi data perpajakan.

Integrasi data sendiri merupakan strategi kepatuhan berbasis kerja sama (cooperative compliance) yang menekankan sinergi dan upaya bersama otoritas dan wajib pajak (WP) untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Kerja sama ini turut meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam video conference, Jumat (4/9).

Penggabungan data perpajakan di perusahaan BUMN tersebut mendorong upaya terjadinya transparansi perpajakan, sehingga menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan di kemudian hari.

“Pengawasan atau pemeriksaan bisa kami minimalisir. Kalau sudah sepakat tahu, awasi, dan benar aktivitasnya maka tidak ada urgensi melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Dengan terjalinnya kerja sama antara DJP dengan MIND ID, berarti akan terjalin integrasi data perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dengan lima BUMN bidang pertambangan yaitu, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

Integrasi data memberikan akses terhadap data keuangan wajib pajak (WP) serta data transaksi yang dilakukan WP dengan pihak ketiga, sehingga dapat dipantau lewat sistem elektronik dan mengurangi beban administrasi. 

Sementara itu, Direktur Utama Mind ID Orias Petrus Moedak mengatakan, integrasi data perpajakan tersebut membantu pihaknya dalam mengurus perpajakan, termasuk menghindari risiko-risiko terjadinya kesalahan administrasi.

Sponsored

"Ini membantu kami untuk pengurusan perpajakan dan integrasi pajak ini menghindari kesulitan basic, masalah dokumen keselip dan sebagainya dan denda karena kesalahan administrasi yang tidak perlu. Itu bisa dikurangi dan kami menyambut baik hal ini," ujarnya.

Berita Lainnya
×
img