sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Daya beli masyarakat hilang Rp362 triliun akibat Covid-19

Hilangnya jam kerja selama 10 minggu pada sektor-sektor yang menjadi penggerak perekonomian mengakibatkan daya beli lesu.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Senin, 22 Jun 2020 17:53 WIB
Daya beli masyarakat hilang Rp362 triliun akibat Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 511.836
Dirawat 64.878
Meninggal 16.225
Sembuh 429.807

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan daya beli masyarakat hilang Rp362 triliun akibat pandemi Covid-19 selama periode 30 Maret hingga 6 Juni 2020.

Suharso menuturkan hal tersebut disebabkan hilangnya jam kerja selama 10 minggu pada sektor-sektor yang menjadi penggerak perekonomian, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan investasi.

“Pandemi ini mengakibatkan hilangnya jam kerja yang luar biasa, dari 30 Maret sampai 6 Juni 2020 atau sekitar 10 minggu. Ini menghilangkan daya beli sekitar Rp362 triliun,” kata Suharso dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (22/6).

Hilangnya jam kerja disebut menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya, daya beli menjadi tertekan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak mendapatkan pemasukan.

Selain itu, kata Suharso, Covid-19 mengakibatkan utilitas industri manufaktur turun hingga 30% selama 10 minggu yang juga membuat banyak pekerja dirumahkan.

"Karena tidak ada pembeli, penghasilan UMKM turun drastis dan menyebabkan utilisasi manufaktur turun sampai 30%,” ujarnya.

Suharso mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp203,9 triliun untuk jaring pengaman sosial atau social safety net. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Namun, Suharso mengakui dalam penyaluran bantuan sosial ke daerah, masih banyak terjadi ketidakcocokan data. Bahkan, lanjutnya, hanya 30% sampai 40% data bansos yang tepat sasaran.

Sponsored

“Bersama Menteri Sosial dan kepala daerah, kami mendiskusikan ada data yang hilang. Ibu Menkeu (Sri Mulyani) juga mengatakan dari hasil survei, hanya 30% sampai 40% yang tepat sasaran,” tuturnya.

Berita Lainnya