Defisit anggaran 2021 diperkirakan menjadi 5,5%

Pemerintah menetapkan belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya ditargetkan sebesar Rp1.776,4 triliun. Dengan demikian terjadi pelebaran defisit hingga 5,5% atau setara Rp971,2 triliun.

"Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, pada masa transisi RAPBN 2021 defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5% dari PDB," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna DPR, Jumat (14/8).

Defisit anggaran pada 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati

"Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi," ujarnya.

Jokowi pun menuturkan, pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," ucapnya. 

Di samping itu, pemerintah akan terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Sementara itu, pembiayaan investasi juga akan dilakukan pemerintah di 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan, pemberdayaan UMKM dan pembiayaan ultra mikro (UMi), serta pembangunan sarana dan prasarana transportasi, permukiman, dan ketahanan energi.

Adapun rincian belanja negara pada 2021, di antaranya untuk anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun, anggaran pendidikan 2021 ditetapkan sebesar Rp549,5 triliun, pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) sebesar Rp30,5 triliun. 

Kemudian, untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp414 triliun, ketahanan pangan sekitar Rp104,2 triliun, dukungan perlindungan sosial sebesar Rp419,3 triliun, dan dukungan pariwisata sekitar Rp14,4 triliun.

Selain itu, untuk kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp356,5 triliun dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp796,3 triliun. 

Sedangkan, pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp1.776,4 triliun, utamanya akan disumbang oleh penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp293,5 triliun.