Defisit anggaran Juli 2020 naik 79,5%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp330,2 triliun atau 2,01% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Juli 2020. Defisit itu naik 79,5% dibandingkan dengan tahun lalu (year on year/yoy) yang sebesar Rp183,9 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit masih berada di bawah target tahun ini yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 6,34% dari PDB.

"Ini menggambarkan APBN kita, penerimaan mengalami tekanan, belanja naik akibat Covid-19, dan oleh karena itu dampaknya ke defisit APBN akan sangat besar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (25/8).

Sri melanjutkan, hingga akhir Juli 2020, pembiayaan tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp503 triliun atau meningkat hingga 115% secara yoy. Tahun lalu, pembiayaan hanya mencapai Rp233,6 triliun.

Sementara dari sisi pendapatan negara, hingga akhir Juli tercatat mencapai Rp922,2 triliun atau 54,3% dari landasan APBN 2020. Realisasi tersebut lebih sedikit 12,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sri mengatakan hal ini harus diwaspadai.

Sri merinci, penerimaan pajak tercatat mengalami kontraksi 14,7% dibandingkan tahun lalu. Hingga Juli, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mengumpulkan penerimaan perpajakan Rp601,9 triliun, dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp705,4 triliun.

"Ini lebih dalam dari yang kami perkirakan dan ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan dari sisi faktor-faktor penerimaan pajak," ujarnya.

Dari sisi belanja negara, tercatat tumbuh tipis 1,3% dibanding tahun lalu. Belanja negara tercatat mencapai Rp1.252,4 triliun atau 45,7% dari total belanja negara. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp793,6 triliun atau 40% dari total belanja sesuai dalam Perpres 72/2020. Belanja ini hanya tumbuh 4,2% dibanding tahun lalu.

Sementara belanja kementerian atau lembaga (K/L) mencapai Rp419,6 triliun atau 50% dari total yang ada dalam Perpres. Sri mengatakan pertumbuhan belanja K/L ini cukup flat dibandingkan tahun lalu.

Yang naik cukup besar, lanjutnya, adalah belanja non-K/L sebesar 9,5% dibandingkan tahun lalu. Belanja di pos ini tercatat mencapai Rp374 triliun. Sri menjelaskan banyak program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimasukkan ke pos belanja non-K/L ini.