sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Defisit anggaran melebar, pemerintah siapkan strategi pembiayaan

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencukupi pembiayaan defisit akibat melonjaknya belanja negara

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 02 Jul 2020 14:26 WIB
Defisit anggaran melebar, pemerintah siapkan strategi pembiayaan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 137568
Dirawat 39290
Meninggal 6071
Sembuh 91321

Pemerintah memutuskan untuk menaikan defisit anggaran hingga 6,4% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp1.039 triliun, untuk mendukung perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 72/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

"Pemerintah akan melakukan pelebaran defisit, semula 1,76%, lalu 5,07% di April. Melihat dinamika kebutuhan pembiayaan dan belanja lebih, sehingga pemerintah berupaya menekan defisit sebesar 6,34% PDB menjadi Rp1.039  triliun," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, dalam konferensi video, Kamis (2/6).

Dengan defisit selebar itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencukupi pembiayaan defisit akibat melonjaknya belanja negara. Salah satunya dengan opsi pinjaman ke lembaga multilateral seperti ke World Bank, ADB, dan JICA.

"Pinjaman itu biasanya lebih murah dan menarik tetapi harus diingat kapasitas multilateral itu terbatas yang bisa dipinjamkan," ujarnya.

Di samping itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan risiko dari setiap kebijakan yang diambil dalam mencukupi pembiayaan belanja. Termasuk juga memikirkan tentang profil jatuh tempo pinjaman.

"Kami tetap harus mengelola risikonya dari setiap pinjaman itu tadi. Kami juga mengelola profil jatuh temponya. Kami enggak mau menumpuk di satu tahun, misalnya di 2025 jatuh temponya," ucapnya.

Namun demikian, sebelum mengambil opsi pinjam pemerintah akan lebih dulu memanfaatkan sumber daya yang pemerintah miliki. Misalnya dengan memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) 2019 yang sebesar Rp15 triliun.

Sponsored

Di lain sisi, pemerintah juga akan meningkatkan penerbitan obligasi dalam bentuk surat berharga negara (SBN). "Kami akan manfaatkan resource di pemerintah, misal SAL. Dari sisi SBN kami akan melakukan upsize. Kami juga mempunyai SBN valas yang kemarin diterbitkan dalam bentuk global sukuk," tuturnya.

Pada Juni pemerintah telah menerbitkan Sukuk Global di pasar internasional dengan denominasi dolar AS sebesar US$2,5 miliar. Sukuk global ini terdiri dari tiga tenor, yaitu tenor lima tahun sebesar US$750 juta, 10 tahun sebesar US$1 miliar, dan tenor 30 tahun sebesar US$750 juta dengan akad Wakalah.

Sukuk Global ini merupakan Sukuk Global Indonesia pertama dengan tenor 30 tahun. Adapun kupon untuk masing-masing tenor adalah 2,30% untuk tenor lima tahun, 2,80% untuk tenor 10 tahun, dan 3,80% untuk tenor 30 tahun.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, menyebutkan, kebijakan stimulus fiskal, pelebaran defisit dan pembiayaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Stimulus dibutuhkan dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah Covid-19, memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, meningkatkan ketahanan dunia usaha, sekaligus mempersiapkan pemulihan ekonomi ketika wabah telah usai.  

 

CORE Indonesia memandang setidaknya ada empat potensi risiko yang perlu diperhatikan pemerintah akibat rencana pelebaran defisit dan pembiayaanya hingga 2022. Pertama, risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah. Kedua, risiko pelemahan nilai tukar. Ketiga, risiko crowding out. Keempat risiko peningkatan utang luar negeri swasta.

Berita Lainnya