Defisit APBN capai Rp183 triliun

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Juli mengalami defisit sebesar Rp183,71 triliun, dengan keseimbangan primer sebesar Rp25,08 triliun.

Defisit tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2018 dalam periode yang sama sebesar Rp151,3 triliun.

"Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang berdampak pada turunnya permintaan terhadap berbagai komoditas yang memengaruhi penerimaan negara," kata Menteri keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Senin (26/8).

Harga komoditas di berbagai sektor seperti sumber daya alam (SDA) dan juga penerimaan dari pajak hasil cukai tembakau (CHT) mengalami penurunan yang berdampak terhadap mininya penerimaan negara.

Sri melanjutkan, pendapatan negara hingga 31 Juli 2019 hanya sebesar Rp1.052 triliun, sementara belanja negara membengkak hingga Rp1.236 triliun dan menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp183,71 triliun atau 1,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2019 mencapai Rp229,73 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi sebesar Rp5,13 triliun. Dari total pembiayaan yang dikeluarkan dari APBN terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp46,02 triliun.

Dia juga menjelaskan, defisit juga dipengaruhi oleh tren pendapatan negara dari pajak yang cenderung melemah. Penerimaan pajak per Juli 2019 atau pada tengah tahun ini realisasinya belum mencapai 50%. 

"Penerimaan perpajakan sampai dengan Juli 2019 baru menyentuh Rp810,7 triliun atau sekitar 45,39% dari APBN," ucapnya.

Sementara itu, realisasi belanja sebesar Rp1.236,54 triliun diserap sebagian besar untuk belanja pemerintah yang sebesar Rp761,47 triliun, diikuti oleh transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp475,07 triliun.