Belanja membengkak, defisit APBN hingga Oktober capai Rp764,9 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga 31 Oktober 2020 realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp764,9 triliun atau 4,67% dari produk domestik bruto (PDB).

Defisit anggaran tersebut disebabkan oleh peningkatan belanja negara yang hingga Oktober mencapai Rp2.041,8 triliun atau tumbuh 13,6% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp1.276,9 triliun, atau 74,5% dari target di Perpres 72/2020 yang sebesar Rp2.739,2 triliun.

Sementara pendapatan justru mengalami kontraksi sebesar 15,4% hingga Oktober 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu dari Rp1.508 triliun di 2019, menjadi Rp1.276,9 triliun di 2020, atau 75,1% dari pagu Rp1.699,9 triliun.

"Dengan adanya pendapatan Rp1.276,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.041,8 triliun, maka defisit mencapai Rp764,9 triliun atau 4,67% dari GDP," katanya dalam konferensi pers daring APBN Kita, Senin (23/11).

Meskipun demikian, defisit anggaran yang dialami Indonesia saat ini dinilai masih sejalan dengan Peraturan Presiden 72/2020, yang memperkirakan defisit akan mencapai Rp1.039 triliun atau 6,34% dari GDP.

"Saya juga bawa ini dalam konteks G20 sebagai instrumen counter ciclycal. Ini masih dalam relative modes, tidak seburuk negara lain yang defisit sampai 15%," ujar dia.

Sri Mulyani pun memaparkan, dari sisi pendapatan, pemerintah masih mampu meraup Rp991 triliun dari penerimaan perpajakan, atau 70,6% dari target Rp1.404,5 triliun, meski masih kontraksi 15,6% dibandingkan tahun lalu.

"Berbagai jenis pajak mengalami tekanan karena adanya pemanfaatan insentif yang diberikan ke seluruh sektor perekonomian, baik untuk karyawan, Pph, maupun PPN," ucapnya.

Sementara itu, dari komponen perpajakan, hanya penerimaan bea cukai yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar Rp164 triliun, atau 79,7% dari target Rp205,7 triliun, dan dengan demikian tumbuh 5,5% dibandingkan tahun lalu.

"Penerimaan bea cukai tumbuh 5,5% utamanya didorong cukai hasil tembakau (CHT) yang masih tumbuh 10%. Namun dari bea masuk dan keluar alami kontraksi dari sisi ekspor dan impor," ucapnya.

Adapun, keseimbangan primer hingga Oktober 2020 mencapai Rp764,9 triliun atau 73,6% dari target di Perpres 72/2020 yang sebesar Rp700,4 triliun.