sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Digitalisasi UMKM mendesak dilakukan di tengah PPKM darurat

PPKM darurat berpeluang besar meningkatkan tren transaksi ekonomi digital dan ini perlu dimanfaatkan oleh UMKM.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Selasa, 06 Jul 2021 09:28 WIB
Digitalisasi UMKM mendesak dilakukan di tengah PPKM darurat

Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin mendesak dengan berlakunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Pangkalnya, kebijakan ini mengatur jam operasional pasar, swalayan, restoran, dan pusat perbelanjaan lainnya.

Karena itu, PPKM darurat berpeluang besar meningkatkan tren transaksi ekonomi digital dan ini perlu dimanfaatkan oleh UMKM. 

"Program digitalisasi yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan harus menjadi fokus dari pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk memastikan UMKM dapat bertahan selama PPKM darurat dan setelahnya," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Noor Halimah Anjani dalam keterangannya, Senin (5/6).

Sebuah penelitian yang dilakukan Danareksa Research Institute juga memperlihatkan adanya kesenjangan digital antara UMKN yang mulai mengadopsi digitalisasi di masa pandemi.  

Sebanyak 41% dari mereka yang mulai menggunakan platform digital berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara, di luar Pulau Jawa pengguna platform digital baru mencapai 16%.

Halimah menerangkan, rendahnya adopsi teknologi digital pada UMKM dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya pengetahuan dan skil dalam menggunakan layanan digital, merasa lebih nyaman berjualan secara offline serta tidak merasa aman dalam melakukan transaksi digital. 

Karenanya, diperlukan pendampingan secara berkelanjutan agar pengusaha UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualannya. Kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Dinas koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Dinkop) perlu ditingkatkan. 

Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga dapat membantu mempercepat proses digitalisasi ini dapat menjangkau lebih banyak lagi UMKM.

Sponsored

Selain bantuan finansial seperti Bantuan Produktif Presiden Usaha Mikro (BPUM) dan program-program digitalisasi, kemudahan dalam akses ke bahan baku, akses ke pasar, pemasaran dan distribusi produk dapat menjadi alternatif bantuan pemerintah bagi UMKM di masa pandemi.

Rencana pemerintah memperluas jangkauan BPUM sebesar Rp1,2 juta bagi 3 juta UMKM merupakan langkah strategis untuk memastikan dapat beroperasi di tengah pandemi. 

"Supaya bantuan ini efektif, pemerintah harus memastikan kriteria penerima bantuan dan memverifikasi datanya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara luas dan merata," ucapnya.

Berita Lainnya