sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ditjen Pajak: Indonesia tak bisa pungut PPh digital asing

Indonesia terikat perjanjian pajak dengan sejumlah negara termasuk AS sehingga tidak dapat memungut PPh PMSE.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Selasa, 30 Jun 2020 16:19 WIB
Ditjen Pajak: Indonesia tak bisa pungut PPh digital asing
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 78572
Dirawat 37226
Meninggal 3710
Sembuh 37636

Rencana Indonesia untuk memungut pajak penghasilan (PPh) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dari perusahaan luar negeri menuai protes dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Trump melalui kantor perwakilan dagang AS (USTR) melayangkan keberatannya perihal rencana tersebut karena dinilai tidak adil dan melanggar kesepakatan dagang antara AS dan Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga mengatakan meski telah diatur dalam UU 2/2020, namun aturan pemungutan PPh tersebut tidak dapat serta-merta diberlakukan.

Alasannya, karena Indonesia terikat perjanjian pajak atau tax treaty dengan sejumlah negara termasuk AS, yaitu perihal alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber dan negara domisili.

"Meski telah diatur di dalam UU 2/2020, Indonesia tidak dapat serta-merta memungut PPh digital perusahan luar negeri karena terikat perjanjian tax treaty dengan AS," katanya dalam diskusi Alinea Forum, Selasa (30/6).

Di samping itu, Yoga menjelaskan, sejumlah negara juga masih menerapkan physical presence atau kehadiran fisik perusahaan di suatu negara untuk dapat dipunguti pajak, termasuk Indonesia meski telah diatur lebih baru di UU 20/2020, di mana representasi fisik diubah menjadi representasi ekonomi. 

Untuk itu, agar dapat memungut PPh perusahaan digital luar negeri, kesepakatan antar negara harus tercapai terlebih dahulu agar mengubah perjanjian tax treaty.

"Kita terus mendorong di G-20 agar tercapai konsensus global tentang formulasi hak pemajakan yang adil," ujarnya.

Sponsored

Yoga pun menuturkan, tujuan dari dipungutnya pajak perdagangan melalui transaksi elektronik ini adalah untuk menciptakan keadilan atau level playing field yang sama antara industri dalam dan luar negeri. Pasalnya, industri di dalam negeri telah dipunguti pajak.

Meski demikian, tutur Yoga, protes dari AS hanya ditujukan untuk pemungutan PPh, tapi tidak untuk Pajak pertambahan nilai (PPN). PPN, lanjutnya, akan dikenakan 10% kepada setiap transaksi elektronik yang terjadi. 

"Untuk PPN tidak menjadi fokus dari keberatan USTR, ini berbeda dengan PPh," ucapnya.

Sebelumnya, Ditjen Pajak akan menunjuk perusahaan luar negeri yang akan berfungsi sebagai pemungut PPN digital. Kriterianya pun telah dikeluarkan. Yaitu perusahaan yang memiliki nilai transaksi dalam 12 bulan melebihi Rp600 juta atau Rp50 juta dalam satu bulan, atau memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam satu tahun atau 1.000 dalam satu bulan. 

Pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN wajib mulai melakukan pemungutan PPN pada bulan berikutnya setelah keputusan penunjukan diterbitkan. Jumlah PPN yang dipungut adalah sebesar 10%.

"Namun pemungutan PPN tidak berlaku terhadap barang atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan PPN," tuturnya.

Berita Lainnya