CORE: Diversifikasi lembaga penyaluran stimulus UMKM diperlukan

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memandang, penyaluran stimulus UMKM dalam program PEN untuk menangkal dampak ekonomi dari pandemi ini masih terlalu konservatif.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, stimulus yang diberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit, subsidi bunga, dan penjaminan modal kerja, masih terlalu terfokus pada aspek pembiayaan melalui institusi perbankan.

"Padahal, sebagian besar UMKM, khususnya usaha skala mikro yang jumlahnya mencapai 98% dari total jumlah unit usaha di Indonesia, umumnya masih belum menjangkau bank," ujar Faisal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8).

Pelaku usaha mikro di Indonesia sebagian besar masih belum familiar dengan perbankan dan umumnya belum memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit yang diajukan oleh bank, seperti persyaratan agunan, dan dokumentasi pembukuan yang lengkap.

Jika stimulus untuk UMKM masih terlalu fokus pada pembiayaan melalui institusi perbankan, kata Faisal, maka sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia tidak akan dapat menerima manfaat dari stimulus tersebut.

Agar lebih efektif, skema pembiayaan untuk UMKM harus lebih terdiversifikasi, mengingat karakteristik dan kapasitas UMKM yang amat sangat beragam. Oleh karena itu, pembiayaan melalui perbankan tetap terus didorong, karena sebagian UMKM, khususnya yang berskala kecil dan menengah, serta yang bergerak di sektor formal memang sudah bankable. 

"Namun, untuk dapat membantu pembiayaan usaha mikro yang bergerak di sektor informal, perlu ada skema pembiayaan yang diberikan di luar mekanisme perbankan," tuturnya.

Salah satunya caranya, melalui suntikan dana secara langsung melalui APBN. Rencana pemerintah untuk memberikan bantuan pembiayaan sebesar 2,4 juta bagi 12 juta bagi pelaku usaha mikro menurut Faisal sudah sangat tepat, khususnya di tengah pandemi.

Bantuan tersebut akan lebih efektif untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro di tengah tekanan melemahnya permintaan selama masa pandemi. Meski demikian, mekanisme distribusi bantuan tersebut tetap harus dirancang secara hati-hati, untuk mengurangi risiko moral hazard dan ketidaktepatan sasaran.

Diversifikasi stimulus pembiayaan UMKM, akan mengurangi risiko di sektor perbankan. Pasalnya, bank-bank tidak dipaksa harus menyalurkan kredit kepada usaha-usaha yang memang pada dasarnya tidak bankable.

Jika bank-bank tersebut dipaksa menyalurkan kredit pada UMKM yang tidak bankable, apalagi harus segera karena mengejar serapan anggaran tahun ini, maka nonperforming loans perbankan dikhawatirkan akan meningkat tajam.

Akibatnya, sektor perbankan yang saat ini masih sehat justru berpotensi menjadi berisiko dan tidak stabil. Padahal stabilitas sektor perbankan di tengah tekanan pandemi saat ini harus terus dijaga untuk menghindari bahaya resesi yang lebih dalam ke depan.