sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPD minta pemerintah atur pasar digital

Berdasarkan data YLKI, produk impor mendominasi barang dagangan di marketplace hingga 93%.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Selasa, 11 Mei 2021 16:34 WIB
DPD minta pemerintah atur pasar digital

Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah membuat regulasi yang mengatur pasar digital. Pangkalnya, produk impor mendominasi barang dagangan di lokapasar (marketplace) hingga 93%, sebagaimana data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

"Itu, kan, artinya produk lokal kita hanya 7% saja. Ini harus menjadi perhatian bersama karena UKM kita bisa tergerus kalau kondisi ini tidak diperbaiki," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5).

Dia menerangkan, perkembangan pasar digital Indonesia tergolong besar. Namun, Ketua Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) itu menyesalkan minimnya peran produk lokal.

"Pemerintah harus mampu mengatur mekanisme pasar digital agar Indonesia tidak hanya menjadi market, tetapi juga menjadi produsen yang dapat mendominasi pasar," jelasnya.

Karenanya, La Nyalla meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat berbagai inisiatif agar produk lokal meningkat di pasar digital. Selain itu, mendampingi kelompok usaha kecil semaksimal mungkin.

"Masalah yang harus jadi perhatian juga soal kemampuan pelaku UKM dan UMKM dalam hal penggunaan teknologi. Ada banyak mbah-mbah di daerah yang punya produk lokal berkualitas tinggi yang tidak kalah saing. Persoalannya, mereka belum melek teknologi makanya butuh pendampingan intens," tuturnya.

Berdasarkan data YLKI, baru 9 juta (10%) UKM dan UMKM yang terhubung ke ekonomi digital. Ini, pendapatnya, menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

Di sisi lain, La Nyalla menerangkan, dirinya akan menugaskan Komite II untuk ikut memberikan pendampingan di daerah. Pemerintah daerah (pemda) pun diminta proaktif dan memiliki terobosan yang mampu membawa pelaku UKM lokal ke ekonomi digital.

Sponsored

"Untuk menjadi tuan rumah pada pasar digital, pemerintah harus serius menumbuhkan pelaku usaha UKM dan UMKM selain kuantitas juga kualitas yang memenuhi standar pasar digital," papar bekas Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini.

La Nyalla juga menyoroti pelaku komersial elektronik (e-commerce) yang menjual produk asing lintas negara dengan melakukan kecurangan (predatory pricing) sehingga menghancurkan harga. 

"Praktik-praktik ilegal platform itu menghancurkan UKM dan UMKM Indonesia, jadi perlu ada regulasi khusus untuk menertibkan mereka agar tidak menjatuhkan produk lokal dengan harga murah," tandasnya.

Berita Lainnya