sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR ingatkan kehati-hatian proyek gasifikasi

Investasi gasifikasi berbiaya cukup tinggi.

Anisatul Umah
Anisatul Umah Kamis, 27 Jan 2022 12:52 WIB
DPR ingatkan kehati-hatian proyek gasifikasi

Pemerintah terus mendorong hilirisasi batu bara, salah satunya melalui proyek gasifikasi berupa pengubahan batu bara kalori rendah menjadi dimetil eter (DME) untuk substitusi atau pengganti liquefied petroleum gas (LPG).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, investasi dari perangkat dan peralatan yang diperlukan untuk proses gasifikasi ini cukup tinggi. Kemudian, proses untuk melakukan gasifikasi akan tergantung dari harga batu bara dan minyak ketika itu.

"Karena harga minyak menentukan apakah LPG lebih murah daripada DME. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan secara hati-hati untuk menentukan keekonomian," katanya kepada Alinea.id, Kamis (27/1).

Melihat proyek gasifikasi yang membutuhkan investasi sangat besar, kata Eddy, maka perlu melihat keekonomian dengan dibenturkan dengan harga dua komoditas tersebut.

"Harga batu bara di level berapa dan harga minyak mentah di level berapa, karena itu akan menentukan keekonomian dari DME," ucapnya.

Sementara itu, Ekonom Senior Faisal Basri menyebut jika proyek gasifikasi mengubah batu bara menjadi DME adalah melawan kodrat. Menurutnya, melalui proyek DME, pemerintah mencoba menyelesaikan masalah LPG yang banyak menelan subsidi dan pemenuhannya didominasi impor. Untuk mengolah batu bara menjadi DME, dia menyebut, ongkosnya akan sangat mahal.

"Untuk menyelesaikan subsidi LPG pakai DME, DME ini mahal banget melawan kodrat," katanya dalam Diskusi Media: Krisis Batu Bara Dalam Negeri, Quo Vadis Tata Kelola Batu Bara, Rabu (26/1).

Faisal menjelaskan, mahalnya ongkos datang dari proses mengolah batu bara yang asalnya hitam dan gosong kemudian akan diolah menjadi gas dalam bentuk DME bersih.

Sponsored

"Pasti ongkos produksinya akan amat mahal, dan siap-siap menyisihkan subsidi APBN," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin (24/1). Pemenuhan LPG saat ini dominan dipenuhi dari impor. Jokowi mengatakan, impor LPG mencapai Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun impor.

"Rp80 triliun ini pun harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya sudah sangat tinggi. Subsidi kira-kira Rp60 triliun hingga Rp70-an triliun," katanya di sela-sela acara, beberapa saat lalu.

Dengan terus-menerus impor LPG, menurutnya, yang diuntungkan adalah negara lain. Lapangan kerja di negara lain pun terbuka, sementara Indonesia hanya impor. Padahal, Indonesia memiliki bahan baku untuk membuat DME, yakni batu bara.

"Kalau dilakukan di sini saja, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero) bisa kurangi subsidi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Rp7 triliun kurang lebih," ujarnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid