DPR minta PLN aktif bangun pembagkit listrik dalam negeri

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta PLN lebih aktif membangun pembangkit listrik sendiri daripada mengandalkan peran Independen Power Producer (IPP) atau perusahaan listrik swasta.

Menurutnya, PLN harus mengupayakan untuk membangun pembangkit listrik dengan skema kerjasama permodalan dan bagi hasil yang saling menguntungkan. Upaya ini dinilai lebih aman ketimbang tergantung kepada pihak IPP.

"Saat ini pasokan listrik untuk wilayah Jawa-Bali mayoritas disediakan oleh IPP. Kondisi ini tentu tidak ideal. Karena PLN adalah kuasa usaha yang mendapat mandat mewakili negara untuk mengelola sektor kelistrikan," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (6/8).

Mulyanto menjelaskan, apabila PLN tersubordinasi atau IPP mendominasi sektor pembangkitan, dikhawatirkan muncul kondisi dimana tarif listrik atau subsidi sektor kelistrikan dikendalikan oleh pihak swasta. Sebab, porsi revenue sisi pembangkitkan adalah 70% dari total bisnis kelistrikan.  Hal ini menurutnya tidak diinginkan.

"Karena itu kita perlu mendorong PLN lebih aktif membangun pembangkit listrik. Terutama pembangkit listrik hijau yang menguntungkan. Sehingga dengan keuntungan itu PLN bisa membayar hutangnya, sekaligus secara perlahan tapi pasti kembali mendominasi sektor pembangkitan listrik," tegas politisi PKS ini.

Karena itu, Mulyanto menyambut baik kerja sama PLN dengan beberapa lembaga permodalan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Pembangkit ini dibangun PLN dengan sindikasi permodalan beberapa lembaga keuangan internasional.

PLTS berkapasitas sebesar 145 Mega Watt AC (MWAC) ini diharapkan dapat beroperasi mulai November 2022. Dia berharap pembangunan PLTS ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Pembangunan PLTS Cirata ini sangat penting. Bukan semata karena skema permodalannya yang lebih aman namun juga sebagai upaya peningkatan kontribusi sumber energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, sesuai dengan target yang sudah dipatok," jelas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR ini menegaskan, lingkup kerja PLN di bidang pembangkit, transmisi dan distribusi yang terintegrasi ini perlu dipertahankan dan bahkan dikokohkan dalam rangka meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Hal ini sejalan dengan konstitusi yang mengamanatkan bahwa cabang usaha penting dan strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak harus dikuasai negara.

Dan listrik, sesuai dengan Undang-Undang, merupakan cabang usaha penting dan strategis yang harus dikuasai negara. "Listrik itu adalah salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan listrik mulai dari hulu hingga hilir yang terintegrasi sangat strategis. Karena itu negara harus hadir dan berperan. Jangan justru diserahkan atau didominasi swasta," tandas Mulyanto.