DPR sebut masih ada celah penanganan kasus PMK

Anggota DPR RI Komisi IV, Luluk Nur Hamidah, meminta pemerintah serius melakukan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Terlebih jelang Iduladha, kelayakan hewan ternak untuk kurban penting untuk diperhatikan.

"Pemerintah harus menjamin kepentingan umat Islam yang merayakan Iduladha, jangan sampai justru sampai cacat dan gugur persyaratan itu, karena hewannya tidak memenuhi standar sehat dan terpapar penyakit," ujar Luluk dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/6).

Menurut Luluk, pemerintah perlu memastikan proses distribusi hewan ternak. Hal ini terkait dengan ketersediaan jumlah hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pihaknya menyoroti celah persoalan dalam pengiriman hewan ternak. Salah satunya terkait dengan pengawasan di wilayah perbatasan.

"Siapa yang jaga perbatasannya, karena ada juga jalur-jalur tikus yang digunakan untuk mengirim hewan ternak. Itu sudah terantisipasi belum? Kan ini yang harusnya dilakukan," kata Luluk.

Kemudian, menurut Luluk, penanganan PMK harus dilakukan seperti saat menangani pandemi Covid-19. Artinya, pemerintah perlu proaktif memberi informasi secara masif agar publik mendapatkan akses penanganan yang layak.

"Sebisa mungkin, ini kayak pandemi (penanganannya). Jadi, pemerintah harus proaktif kalau perlu real time, setiap hari ada komunikasi ke publik," tutur Luluk.

Pihaknya juga meminta agar upaya penanganan PMK tak perlu selalu berupa seremoni. Kerja efektif dan efisien di lapangan untuk menangani wabah ini perlu dikedepankan.

"Jangan upacara-upacara mulu lah, bukan itu yang dibutuhkan. Segera turun ditangani, bawa vaksinnya, siapkan tenaga kesehatan hewannya, dan koordinasi dengan semua wilayah yang terdampak," tutur Luluk.

Lebih lanjut, Luluk menyinggung soal hewan ternak di desa-desa. Pihaknya mendorong adanya sistem untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan wabah ini.

Luluk menyebut, pihaknya mendukung upaya penanganan PMK melalui komitmen anggaran dari Komisi IV DPR RI. Hal ini guna mendorong percepatan penanganan PMK yang terus meluas hingga ke lebih dari 20 provinsi.

"Saya kira ini bisa didorong lebih cepat, misalnya karena anggaran yang dimintakan juga sangat besar. Ada komitmen anggaran dari Komisi IV untuk mendukung upaya penanganan PMK," tuturnya.

Terkait vaksinasi, penting untuk memastikan ternak sudah tervaksinasi. Pengawasan perlu dilakukan baik untuk vaksin dari luar negeri maupun vaksin yang dibuat pemerintah.

Penanganan wabah PMK harus didukung dengan koordinasi yang baik dan cepat, serta tidak saling lempar tanggung jawab. Selain itu, adanya sistem yang memonitor perkembangan kerja-kerja penanganan PMK akan membantu secara efektif dan efisien.