Ekonomi di luar Jawa harus lepas ketergantungan dari ekspor komoditas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan perekonomian Indonesia di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua harus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas. Sebab, harga komoditas sedang mengalami fluktuasi.

Sri Mulyani mengungkapkan pulau luar harus belajar kepada Jawa untuk memajukan perekonomian dari beragam sektor. Bahkan secara ketahanan, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa bisa tumbuh di atas 5%.

"Namun pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua itu (sumber penghasilannya) tidak beragam sehingga mereka sangat rentan terutama terhadap harga komoditas. Ini yang harus menjadi tugas pemerintah ke depan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (31/1).

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah saat ini gencar membangun infrastrktur di Sumatera untuk menciptakan dinamika ekonomi. Dengan demikian, Sumatra bisa terhubung dengan mudah dengan pulau lainnya. 

Dia juga berharap dengan adanya pemerataan pembangunan ini, ekonomi Inonesia bisa kokoh, dan tidak hanya tergantung terhadap komoditas saja. 

"Kalau harga komoditas drop, sehingga ekonomi tertakan. Oleh karena itu, kita harus mampu menjaga ketahanan ekonomi dengan pemerataan pembangunan," ujarnya. 

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia memprediksi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sepanjang 2018 akan berada pada kisaran 3% dari PDB. Meski CAD cukup tinggi, ia menilai impor saat ini masih didominasi oleh barang modal dan bahan baku, yang nantinya melahirkan kegiatan ekonomi produktif jangka panjang. 

Perry menyebut, agar tidak tergantung pada ekspor komoditas, Indonesia perlu mengembangkan revolusi industri 4.0. Selain itu, pemerintah juga akan menggenjot sektor pariwisata yang bisa menghasilkan lebih banyak devisa.

Ia menambahkan, defisit transaksi berjalan kali ini adalah defisit yang sehat dan  tidak perlu dikhawatirkan selama tidak melebihi batas aman 3%dari PDB. 

"CAD di Indonesia itu sepanjang tidak melebihi batas aman 3% dari PDB, it's okay. Ya gak usah ribut, orang negara lagi berkembang kok," kata Perry.