sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Erick Thohir akan batasi pembentukan anak cucu BUMN

Saat ini, anak cucu BUMN sudah mencapai 142 perusahaan.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Senin, 02 Des 2019 16:14 WIB
Erick Thohir akan batasi pembentukan anak cucu BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan membatasi perusahaan BUMN untuk membentuk anak perusahaan maupun cucu perusahaan ke depannya. Pembatasan tersebut akan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN. 

Pembatasan tersebut akan dilakukan Erick karena dirinya tak mau perusahaan BUMN yang masih sehat tergerogoti karena adanya oknum di anak perusahaan BUMN. Erick mengatakan pembentukan anak usaha maupun cucu usaha oleh perusahaan BUMN harus memiliki alasan yang jelas. 

"Saya tak akan menyetop mereka membuka anak perusahaan. Tapi kalau alasannya tidak jelas baru saya stop," kata Erick di rapat kerja komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/12).

Erick mencontohkan PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) yang memiliki utang hampir Rp40 triliun, memiliki anak usaha hingga 60 perusahaan. Hal tersebut, Erick mengatakan, permen ini harus segera dikeluarkan agar Kementerian BUMN memiliki hak untuk melakukan kajian kepada anak perusahaan pelat merah.

Meski demikian, Erick mengakui, tidak berarti semua anak perusahaan yang dibentuk itu membuat kondisi perusahaan induk menjadi sakit. Erick mencontohkan perusahaan telekomunikasi seperti Telkom dan Telkomsel, berada pada kondisi sangat sehat. Begitu pula yang terbaru, anak usaha Krakatau Steel, Krakatau Steel posco berada dalam kondisi sehat.

Saat ini, anak cucu BUMN sudah mencapai 142 perusahaan. Erick menyebut tidak tertutup kemungkinan akan ada pengurangan jumlah perusahaan untuk ke depannya.

"Karena seperti yang sudah sampaikan, dari Rp210 triliun pendapatan BUMN, 76%-nya berasal dari 15 perusahaan saja," ujarnya. 

Selain berencana menerbitkan Permen, Erick juga mengatakan, Kementerian BUMN sedang mengkaji PP 41/2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan 
pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN mengkaji PP tersebut agar peran kerja Kementerian BUMN bisa dilebarkan. 

Sponsored

"Artinya nanti kami punya hak untuk menutup atau melakukan merger, tentu kalau penanaman modalnya berasal dari Kementerian Keuangan. Tapi secara operasional, memang perlu relaksasi dari hukum ini supaya prosesnya lebih cepat," tuturnya.


Empat strategi

Sementara itu, Erick mengatakan dirinya sudah menetapkan empat fokus yang akan dilakukan di Kementerian BUMN.

Pertama, kata Erick, mengurangi beban birokrasi yang sangat panjang di Kementerian BUMN. Hal tersebut, kata dia, telah dilakukan Kementerian BUMN selama satu bulan ini.

"Makanya itu kemarin kita ubah struktur yang masih dalam proses pengajuan, di mana kita mengurangi jumlah deputi dari tujuh jadi tiga. Dan dua wamen beserta saya yang benar-benar fokus di protofolio 142 BUMN," kata Erick.

Erick melanjutkan, tugas deputi yang nanti akan dibentuk dibagi menjadi 3 fokus, yaitu yang fokus ke hukum, sumber daya manusia (SDM), dan keuangan. Perampingan deputi tersebut dilakukan agar menjadi lebih fungsional. 

"Tentu sekretaris menteri sendiri nanti akan lebih ke administrator, itu tahap awal yang kita lakukan," ujar Erick.

Kedua, Erick mengatakan, Kementerian BUMN akan fokus memperbaiki bisnis model yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN. Sebab, Erick mengatakan beberapa BUMN saat ini tak fokus lagi melakukan bisnis utama mereka. 

Erick mencontohkan perusahaan leasing kapal, PANN Multifinance, yang mempunyai fokus usaha yang bermacam-macam selain melakukan leasing kapal. 

"Bagaimana perusahaan leasing kapal bisa hidup kalau tadi sejarahnya ada leasing pesawat. Apalagi tiba tiba ada bisnis hotel," ujar Erick.

Fokus selanjutnya Kementerian BUMN adalah melakukan restrukturisasi utang-utang perusahaan BUMN. Erick mengatakan perusahaan BUMN tak masalah jika berutang selama utang tersebut digunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan. 

"Restrukturisasi utang harus berjalan karena banyak yang akan jatuh tempo seperti Krakatau Steel," tutur Erick. 

Terakhir, kata Erick, dirinya akan membawa BUMN untuk go global. Nantinya, Erick menginginkan pasar Indonesia tak hanya diambil oleh korporasi yang berasal dari luar negeri, tapi perusahaan BUMN bisa berkompetisi dengan perusahaan luar negeri.