Erick Thohir dorong semua perusahaan BUMN ikut program KPK

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, mendorong, semua perusahaan plat merah ikuti program kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kini masih sisa 17% korporasi BUMN belum ikut serta.

Adapun pagi ini, KPK dan 27 BUMN meneken perjanjian kerja sama atau PKS terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

"Pasti kami dorong para pimpinan KPK untuk supaya bisa kami tuntaskan tahun ini," katanya dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Upaya Pemberantasan Korupsi antara KPK dan BUMN yang disiarkan virtual, Selasa (2/3).

Erick mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan di bawahnya. Dia berharap, korporasi pelat merah bisa berjalan sehat.

"Insyaallah Pimpinan KPK dan Ketua KPK, program-program lain yang mendukung daripada transformasi, transparansi, yang ada di Kementerian BUMN kita terus terbuka," katanya.

Sementara Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan apresiasi kepada jajaran BUMN karena telah melaksanakan dua program komisi antikorupsi. Pertama, manejemen antisuap yang tertuang dalam ISO 37001.

"Kedua, BUMN menerapkan yang kita kenal dengan membangun unit pengelolaan gratifikasi. Artinya, dua program KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, yaitu manajemen antisuap dan unit pengelolaan gratifikasi sudah dilaksanakan. Untuk itu kami terima kasih," jelasnya.

Kendati demikian, Firli mengingatkan, pemberantasan rasuah tidak cukup melalui sistem. Oleh sebab itu, sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan.

"Karena sesungguhnya, sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya sistem tentu sangat bergantung kepada manusianya, sumber daya manusianya," jelasnya.

Adapun 27 BUMN yang menandatangani PKS hari ini dibagi ke dalam lima prosesi penandatanganan, yaitu bagian pertama, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara dan PT Taspen.

Kedua, PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Jasa Marga, PT Telkom Indonesia dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau INTI. Ketiga, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya dan PT Pembangunan Perumahan.

Keempat, PT Garuda Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Angkasa Pura I, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT Perusahaan Pengelola Aset. Kelima, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Indonesia dan PT Perhutani.