sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Faisal Basri duga rente Vaksin Gotong Royong Individu capai Rp17,2 triliun

Faisal meminta pemerintah mengambilalih stok vaksin yang sudah dan akan dibeli agar tak jadi permainan oknum.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Selasa, 13 Jul 2021 12:50 WIB
Faisal Basri duga rente Vaksin Gotong Royong Individu capai Rp17,2 triliun

Ekonom Faisal Basri menengarai program vaksin gotong royong mandiri atau individu telah dirancang dan diketahui oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bahkan sejak yang bersangkutan masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I.

Hal itu terlihat dari berita tertanggal 17 November 2020, yang mana dalam rapat dengan DPR Budi mengaku mendapat penugasan dari Kemenkes untuk pengadaan 172 juta dosis vaksin untuk vaksin gotong royong mandiri.

"Vaksinnya sudah kadung dipesan. Pak @BudiGunadi pasti tahu itu," cuit Faisal di akun Twitternya, dikutip Selasa (13/7).

Dia pun menduga, ada permainan rente dalam pengadaan vaksin ini yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi krisis yang terjadi.

"Kalau untungnya Rp100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp17,2 triliun. Makanya ada vaksin 'gotong royong' (lebih tepat vaksin rente)," ujarnya.

Untuk itu, Faisal mengusulkan agar pemerintah segera mengambil alih stok vaksin yang sudah dan akan dibeli, agar tidak menjadi permainan sejumlah oknum. Nantinya, BUMN murni hanya akan menjadi operator vaksinasi.

"Untuk membunuh vaksin rente, pemerintah ambil alih stok vaksin yang sudah dan akan dibeli. BUMN farmasi murni jadi operator vaksinasi, mempercepat target herd immunity 70% yang dicanangkan pemerintah," ucapnya.

Dia pun mengimbau, jikalau audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK nantinya menemukan ada praktik mark up, dia meminta BUMN farmasi wajib mengembalikan kelebihannya kepada pemerintah. Dan jika ada unsur pidana, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sponsored

"Saatnya meluruskan yang bengkok-bengkok. Akui kesalahan yang lalu, mari mengoreksinya, mulai lembaran baru demi selamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia, utamanya yang papa," tuturnya.

Dia pun mengingatkan, jangan sekali-kali melakukan privatisasi kebijakan publik. Jangan alihkan otoritas negara kepada korporasi swasta maupun BUMN serta organisasi pengusaha seperti Kadin.

Berita Lainnya
×
tekid