logo alinea.id logo alinea.id

Genjot industri, pemerintah gandeng Jepang

Pemerintah menggandeng Jepang untuk menggenjot industri Tanah Air lantaran produktivitas tenaga kerja lokal stagnan selama satu dekade.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Kamis, 19 Apr 2018 02:09 WIB
Genjot industri, pemerintah gandeng Jepang

Pemerintah menggandeng Jepang untuk menggenjot industri Tanah Air lantaran produktivitas tenaga kerja lokal stagnan selama lebih dari satu dekade terakhir.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan perkembangan industri nasional akan diarahkan untuk memecahkan tiga masalah utama. Pertama, stagnansi produktivitas tenaga kerja industri. 

"Data IMF menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia stagnan selama lebih dari satu dekade terakhir, sementara China dan India mengalami kenaikan yang pesat," kata Bambang Brojonegoro dalam sambutannya pada acara The 4th Industrial Dialogue Grand Session: The Study on the Promotion of Globally Competitive Industry, di Jakarta, Selasa (17/4). 
 
Menurut mantan Menteri Keuangan ini, masalah utama industri lainnya yakni mengenai daya saing industri nasional. Kenaikan Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Indonesia menggambarkan penggunaan modal yang melemah lantaran belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan dan akses keuangan yang terbatas bagi masyarakat. 

Kemudian, sambungnya, ekspor produk manfaktur Indonesia yang didominasi produk teknologi rendah. Rendahnya proporsi ekspor dengan kandungan teknologi tinggi mengindikasikan Indonesia belum berpartisipasi optimal dalam rantai nilai global. 

"Saat ini karakteristik produk ekspor Indonesai bersifat homogen, dan kita tertinggal dalam mengembangkan produk baru di bidang manufaktur," tuturnya.

Produk eskpor Indonesia terkonsentrasi pada produk hasil komoditas dan barang pertambangan, seperti batu bara, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), dan karet, dengan sedikit kontribusi dari ekspor barang permesinan.

Jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, kedua negara ini memiliki karakteristik produk ekspor yang lebih heterogen dan berada dalam posisi yang lebih baik dalam menangkan perubahan konsumsi global. Kedua negara itu juga mendorong nilai tambah yang tinggi, serta lebih kuat dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas. 

Berdasarkan data Atlas of Economic Complexity yang diterbitkan Harvard University, menunjukkan produk yang diekspor Indonesia memiliki ragam yang terbatas, didominasi produk commodity-based, dan memiliki kaitan yang terbatas (limited forward and backward linkage) dengan sektor-sektor lain. 

Sponsored

Hal ini membuat lndonesia belum mampu menghasilkan produk baru dengan teknologi yang lebih tinggi. "Produk ekspor Indonesia masih terbatas untuk ekspor tekstil, hasil perkebunan, dan kayu, serta produk kimia," kata dia.

Untuk itu, Menteri Bambang mendorong upaya untuk meningkatkan keragaman dan kompleksitas produk ekspor Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. Kajian empris membuktikan tingkat kompleksitas dan keragaman produk ekspor suatu negara memiliki korelasi positif dengan tingkat pendapatan per kapita suatu negara. 

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, ditargetkan sektor industri nasional tumbuh dalam rentang 5,1% -5,6%. Untuk mencapai target tersebut dan mendorong industri nasional ke arah yang lebih maju, pemerintah akan fokus pada beberapa isu strategis. Di antaranya, nilai tambah manufaktur, iklim usaha, produktivitas, kandungan teknologi, dan ekspor produk manufaktur.

Rencana kerja yang mendukung pengembangan industri nasional di dalam Prioritas Nasional, antara lain, pengembangan industri berbasis UMKM pertanian, pengembangan industri hulu, industri pendukung, dan perwilayahan industri, peningkatan ekspor manufaktur, pengembangan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, serta peningkatan penelitian dan pengembangan industri. 

"Khusus kegiatan penelitan dan pengembangan industri, pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema insentif investasi industri, salah satunya adalah insentif pengurangan pajak melalui fasilitas tax holiday, tax allowance, dan import duty," ujar Bambang. 

Dari hasil diskusi ini Bambang berharap dapat mencapai kesepahaman dan komitmen di antara masing-masing intsansi Pemerintah, khususnya dalam menyikapi perkembangan sektor industri nasional. Sehingga, ke depan dapat memberikan sumbangsih pada penajaman kebijakan pembangunan industri nasional. 

Untuk itulah, Kementerian PPN/Bappenas menggandeng pemerintah Jepang dan Japan International Coorperation Agency (JICA) menggelar diskusi bersama mengenai rekomendasi untuk perkembangan industri di Tanah Air.