Gubernur BI: Pemulihan ekonomi Global 2022 akan menuju seimbang

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pemulihan ekonomi global pada 2022 akan menuju seimbang. Ini disebabkan mulai dibukanya sektor ekonomi dan stimulus kebijakan.

"Di negara maju, Eropa dan Jepang menyusul Amerika Serikat. Di negara berkembang, India dan ASEAN-5 juga menyusul Tiongkok. Volume perdagangan dunia meningkat, dan menyebabkan harga komoditas tinggi," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11).

Perry menyebutkan ada lima permasalahan global yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia, di antaranya normalisasi kebijakan di negara maju & ketidakpastian pasar keuangan global. Kedua, dampak pandemi terhadap korporasi & stabilitas sistem keuangan. Ketiga, meluasnya sistim pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto. Keempat, semakin kuatnya tuntutan Ekonomi Keuangan Hijau dari Negara Maju. Isu terakhir yaitu melebarnya kesenjangan & perlunya inklusi keuangan.

"Kelima permasalahan global ini akan menjadi agenda prioritas dari Presidensi Indonesia G20 pada tahun 2022, dengan tema ‘Recover Together, Recover Stronger’. Di mana, ekonomi Indonesia diharapkan akan pulih dengan pertumbuhan mencapai 4,7-5,5% pada tahun 2022 dari 3,4-4% pada 2021," lanjutnya.

Sementara itu, ekonomi Indonesia diprediksi akan pulih dengan pertumbuhan yang lebih tinggi mencapai 4,7-5,5% pada tahun 2022 dari 3,4-4% pada 2021. Selain ekspor, konsumsi dan investasi juga meningkat dengan didukung oleh vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi dan stimulus kebijakan.

Menurut Perry, tingkat inflasi juga akan tetap terkendali pada 2022 dan terjaga pada kisaran 2 hingga 4%. Hal tersebut didukung oleh pasokan yang memadai, respons kebijakan Bank Indonesia, koordinasi dari Tim Pengendali Inflasi (TPI) Pusat dan Daerah. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap dijaga sesuai dengan komitmen kuat oleh BI di tengah normalisasi moneter The Fed.

Lebih lanjut, ada satu prasyarat untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional yaitu vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi. Serta lima respons kebijakan yakni transformasi sektoril, stimulus fiskal moneter, kredit & transformasi keuangan, digitalisasi ekonomi keuangan, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau.

"Ini sangat penting agar imunitas massal segera tercapai dan akan lebih banyak sektor dibuka kembali. Hal tersebut bertujuan agar segera ekonomi segera pulih dan dalam jangka panjang pertumbuhan kembali lebih tinggi menuju Indonesia maju," tambahnya.

Di samping itu, Perry mengungkapkan, bahwa BI akan berpartisipasi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Adapun caranya yaitu dengan membeli obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN).

"BI berkomitmen berpartisipasi sesuai UU 2/2020 dalam jumlah yang besar," tegas Perry Warjiyo.

Sebagai informasi, BI membeli SBN senilai Rp 473,4 triliun pada tahun lalu. Di mana, total pembelian SBN hingga saat ini sebesar Rp 143,3 triliun.

"Untuk APBN 2022, rencananya Rp 224 triliun dengan suku bunga rendah. Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat fokus menjalankan APBN untuk pemulihan ekonomi," jelasnya dalam daring.

Perry menegaskan, bahwa BI akan tetap mempertahankan suku bunga rendah pada tahun depan. Suku bunga diperkirakan tetap rendah sampai muncul tanda-tanda percepatan laju inflasi.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2021, BI mempertahankan suku bunga acuan di 3,5%, terendah dalam sejarah. BI 7 Day Reverse Repo Rate tidak berubah selama sembilan bulan beruntun.

"Kebijakan suku bunga rendah 3,5% akan tetap kami pertahankan sampai ada tanda awal-awal kenaikan inflasi," ungkapnya.

Kemudian, untuk arah kebijakan 2022 akan cenderung mendukung stabilitas (pro-stability). Hal tersebut dilakukan untuk merespons peningkatan ketidakpastian global akibat tren perubahan arah kebijakan bank sentral dunia, termasuk di Amerika Serikat (AS).

"Arah bauran kebijakan BI 2022, dengan meningkatnya ketidakpastian global, kebijakan moneter pada stabilitas, pro stability. Sementara empat kebijakan lain yaitu makro prudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, pengembangan UMKM, dan pengembangan ekonomi syariah tetap untuk pertumbuhan (pro-growth)," papar Perry.