Holding Ultramikro resmi terbentuk, pemerintah alihkan saham Rp54,7 triliun

Holding Ultramikro (UMi) resmi terbentuk. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian pengalihan saham, Senin (13/9).

Pembentukan holding ini melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) selaku induk holding, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Nilai pengalihan saham negara kepada BRI senilai Rp54,7 triliun.

Pengalihan saham tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dan Keputusan Menteri Keuangan pada 16 Juli 2021 perihal Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara kepada Modal Saham BRI.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meyakini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan menjadi salah satu sektor dunia usaha yang memegang peranan penting di dalam pemulihan ekonomi.

“Kalau pemulihan ekonomi kita didorong oleh usaha mikro, membuat yang mikro menjadi formal, menaruh dia di dalam konteks perbankan, memberikan dia pemberdayaan, maka naik kelasnya akan bisa lebih cepat,” kata Wamenkeu.

Maka dari itu, Wamenkeu bilang, perkembangan usaha kecil dan usaha mikro yang mendapatkan pelayanan perlu dipantau secara reguler. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menargetkan porsi pendanaan untuk kredit UMKM pada tahun 2024 bisa mencapai 30%.

“Keinginan ini didasari oleh visi usaha mikro, usaha kecil menjadi tonggak dari dunia usaha kita. Jadi ini bukan cuma sekedar porsi-porsi kredit, tapi dunia usaha sektor riil yang memang besar, dunia usaha sektor riil kecil dan mikronya yang memang menjamur di mana-mana,” ujar Wamenkeu.

Lebih lanjut, Wamenkeu menyebut Holding Ultramikro lebih dari sekadar dari sisi financing dan transaksi antarbank, tetapi usaha mikro dan usaha kecil dapat mendapatkan pendanaan dari perbankan. Harapannya, proses Holding Ultramikro yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip tata kelola yang baik dapat berjalan dengan lancar.

“Perubahan itu dimengerti oleh SDM (sumber daya manusia) internal, perubahan dimengerti oleh seluruh stakeholder kami, pelayanan tidak terdisrupsi, dan ke depannya pemberdayaan tetap dijalankan karena usaha mikro itu sangat-sangat membutuhkan pemberdayaan di titik yang tertentu," ujarnya.

Dia menyebut, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi sehingga bunga kredit bisa lebih murah, serta colocation dijalankan.

BRI, Pegadaian, dan PNM juga disebut terus melakukan sinergi untuk mengawal dan memastikan seluruh proses integrasi dapat dilakukan sesuai rencana dan waktu yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan adalah dengan implementasi inisiatif colocation atau pemanfaatan jaringan bersama di 58 unit kerja BRI dengan target sebanyak 100 unit kerja colocation pada tahun 2021.

Inisiatif colocation memanfaatkan jaringan kerja BRI untuk dapat digunakan oleh Pegadaian dan PNM dalam bentuk sentra pelayanan ultramikro.

“Dengan adanya Holding Ultramikro, kami berharap stabilitas sistem keuangan juga akan lebih baik. Kalau kami memasuki periode-periode sulit seperti periode krisis ini, maka kami berharap holding ini dengan seluruh usahanya menjadi salah satu tonggak dari stabilitas sistem keuangan,” ujar Wamenkeu.

Sementara itu, penandatanganan Akta Inbreng Holding BUMN Ultramikro dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama (Dirut) BRI Sunarso, Dirut Pegadaian Kuswiyoto, dan Dirut PNMN Arief Mulyadi.