Ibu kota baru diklaim tidak ganggu rencana pembangunan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro kembali menegaskan kalau pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ditentukan di dalam perencanaan lima tahun ke depan," dalih Bambang Brodjonegoro di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Bambang mengklaim dana APBN yang dipergunakan negara, berasal dari pengelolaan milik negara. Yakni, pengelolaan tanah di ibu kota baru dan gedung kantor pemerintahan yang akan ditinggalkan, di mana sebagian berada di lokasi yang disebutnya sebagai prime time.

"Misalkan saja kantor Kementerian Pendidikan, lokasinya di Jalan Sudirman, posisinya di antara dua mal, yaitu Ratu Plaza dan FX. Itu sebenarnya jelas daerah komersial," katanya.

Mengenai lahan konsesi yang akan dipergunakan negara di Kalimantan Timur, dia mengatakan lahan tersebut bisa kapan saja diambil negara, tanpa memberikan kompensasi kepada perusahaan yang mendapatkan hak konsesi.

Sementara Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2008-2018 Awang Faroek Ishak, menegaskan, wilayah yang pernah dipimpinnya, paling layak menjadi ibu kota baru Indonesia.

Awang mengaku sudah lama mempersiapkan Kaltim sebagai ibu kota negara dengan membangun infrastruktur. Apalagi hanya Kaltim yang memiliki jalan tol tanpa mempergunakan APBN.

"Satu-satunya yang memiliki jalan tol di bangun sendiri, tanpa APBN itu adalah Kaltim," kata Awang Faroek Ishak, Jakarta, Kamis (3/10).

Politisi yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang baru dilantik untuk masa jabatan 2019-2024 ini, menjelaskan jalan tol tersebut dibangun mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4 triliun dengan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembangun jalan tol yang direncanakan diresmikan Presiden Jokowi pada akhir tahun ini, merupakan prestasi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tanpa infrastruktur daerah akan lambat pertumbuhan ekonominya," katanya.

Kaltim juga didukung dengan dua pelabuhan internasional dan rasio kelistrikan di Kaltim sudah mencapai 87% .