Indef sebut RAPBN 2019 tidak menghasilkan manusia produktif

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan anggaran yang tertuang pada RAPBN 2019 hanya untuk kepentingan populis. Akibatnya menimbulkan ketidakproduktifan anggaran sehingga berpotensi menimbulkan keborosan di dalam negara.   

"Penyakit boros anggaran terjadi di seluruh lini. Ini kecenderungan semua rezim. Anggaran tidak menghasilkan manusia produktif bahkan anggaran pendidikan juga buruk," jelas  Ekonom Senior INDEF, Didik J Rachbini saat diskusi publik yang diselenggarakan INDEF, Rabu (29/8).

Birokrasi telah menjadi beban dan problem terbesar di dalam ekonomi politik APBN. Studi atau kajian yang dilakukan INDEF menemukan, sekitar 80-90% anggaran habis karena dialokasikan untuk pengeluaran rutin pegawai seperti gaji. 

Selain itu, tidak ada kontrol yang relatif efektif sehingga utang dapat bertambah semakin besar, khususnya kepada pengeluaran untuk birokrasi. 

Apalagi pada kondisi sekarang ada kecenderungan perilaku politik dan parpol membangun semacam kerajaan kekuasaan di dalam pemerintahan. Ditambah lagi semakin meluasnya intelektual yang  tidak bisa melakukan pemikiran kritis terhadap domain publik seperti APBN.

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah memotong anggaran yang sekiranya tidak dibutuhkan. 

"Kalau memotong anggaran di Kementerian, bisa tidak dipilih secara politik. Mengambil langkah tidak populer memang harus penting. Ukuran efesiensinya harus banyak karena begitu boros," pungkas Didik. 

Hal senada juga diungkapkan Dosen UI sekaligus pengamat ekonomi, Muliadi Wijaja. Dalam temuannya, telah terjadi political budget cycle (PBC) pada APBN 2019. Pola perubahan anggaran pemerintah yang terpengaruh siklus politik disebut political budget cycle

Pada penerimaan, PBC terjadi lewat insentif pajak UMKM dan Tax Holiday PPh Badan. Sementara pada pengeluaran, PBC terjadi lewat belanja fungsi pelayanan umum, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial. 

Menurut jenis pengeluaran, PBC terjadi lewat belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain," jelasnya dalam kesempatan yang sama. 

Sementara transfer ke daerah, PBC terjadi lewat dana bagi hasil dan dana transfer khusus, dana desa (cash for work).

"PBC terlihat dari adanya ekspansi pengeluaran dan peningkatan insentif pajak. Serta tax expenditure. Ada penerimaan negara yang dikorbankan pemerintah," jelas Muliadi. 

Seperti diketahui, anggaran pendidikan RAPBN 2019 direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di 2014, sekitar Rp353,4 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp122 triliun untuk anggaran kesehatan atau naik dua kali lipat dari 16 anggaran kesehatan di 2014 sebesar Rp59,7 triliun. Sejak 2016, sesuai dengan UU Kesehatan, Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara.

Melalui berbagai program perlindungan sosial itu, tingkat kemiskinan pada 2019 ditargetkan turun ke 8,5% hingga 9,5 % dan Indeks Pembangunan Manusia naik ke 71,98.

Pembangunan infrastruktur dipastikan terus dilanjutkan. Alokasi anggaran infrastruktur di 2014 yang hanya sekitar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada 2015. Melalui RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun.