Indonesia berpeluang jadi negara ekonomi terkuat tahun 2045

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat terbesar di dunia pada 2045. 

"Tapi untuk masuk ke sana juga tidak mudah. Banyak tantangan yang harus diselesaikan dan harus dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa saja, tahu-tahu masuk empat besar ekonomi terkuat. Rumus seperti itu tidak ada," ujar Jokowi saat peresmian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Shangri-La pada Kamis (9/5). 

Jokowi menyebut Indonesia masih terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah atau middle income trap, lantaran tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan besar di negaranya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut solusi agar dapat menyelesaikan sejumlah persoalan dalam menghadapi 2045. 

Pertama, infrastruktur. Pemerintah, kata Jokowi fokus melakukan pemerataan infrastruktur yang harus diselesaikan. 

Tanpa adanya pemerataan infrastruktur, Indonesia sulit menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat terbesar di dunia pada 2045.

Ia pun meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota turut dapat menuntaskan persoalan tersebut. 

"Kalau jalan gede sudah dibangun oleh pemerintahan pusat, jalan kecil disambungkan secepat-cepatnya dan tugas pemerintah daerah. Sambungkan dengan kawasan industri, pariwisata, sentra-sentra industri kecil, sambungkan dengan produksi pertanian maupun perkebunan. Kalau tidak bisa dikerjakan, kita jangan bermimpi masuk keempat atau kelima besar ekonomi terkuat dunia," ucapnya. 

Kedua, reformasi struktural dan birokrasi. Jokowi menegaskan agar kelembagaan harus disederhanakan. 

Bahkan, lembaga-lembaga yang tidak diperlukan, tidak efisien, dan tidak berkontribusi riil kepada negara harus ditutup atau dihapus.

"Makan banyak biaya dan anggaran. Jangan teruskan pola lama, tradisi lama. Kita harus berhenti," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengaku dirinya selalu mengingatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menyederhanakan birokrasi. Agar investor-investor dalam negeri maupun luar negeri tidak pergi lantaran mengetahui birokrasi yang lama dan sulit.

"Birokrasi masih ruwet. Jengkel saya tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota atau provinsi masih sanggup saya selesaikan sendiri, tapi kalau negara kan besar. Harus ada kemauan kuat kalo kita enggak mau terjebak di middle income trap," tukas Jokowi. 

Ketiga, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu pekerjaan rumah dari sisi SDM adalah mayoritas atau sekitar 51% tenaga kerja RI lulusan sekolah dasar (SD).

"Ini persoalan yang harus kita selesaikan bagaimana kita upscalling atau rescalling harus dilakukan. Tidak mungkin kita lakukan hanya 10.000 orang atau 100.000 orang. Kemarin Pak Menteri bilang siap 200.000 orang, tapi kita butuhnya jutaan orang. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bersama-sama harus selesaikan hal ini," kata Jokowi.