Indonesia melompat dari negara middle income trap, bagaimana caranya?

Pemerintah bermimpi membuat lompatan dari klasifikasi negara middle income trap. Meski bukan hal yang mustahil, birokrasi menjadi kunci perubahan posisi Indonesia. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Indonesia bisa lepas dari kelompok negara pendapatan menengah. Caranya, dengan meningkatkan kualitas institusi dan birokrasi. Selain itu, arah kebijakan ekonomi yang diambil juga memegang kunci penting. 

Makanya, kata Sri Mulyani, saat ini Presiden Joko Widodo menggeser fokus investasi dari infrastruktur ke human resources investment. Perkembangan manusia, yakni produktivitas yang ditopang oleh manusia yang produktif disebut menjadi salah satu kuncinya. Dengan demikian, Indonesia bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2045 atau saat perayaan 100 tahun kemerdekaan.

Juga dibarengi dengan membangun infrastruktur untuk meningkatkan daya saing, mengingat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Menkeu Sri Mulyani juga menambahkan, meningkatkan kualitas institusi, birokrasi, dan kompetensi sangat diperlukan demi memiliki birokrat yang kompeten. 

Nah, Indonesia bisa mencontoh negara-negara yang sudah melewati middle income trap. Seperti, Singapura, Taiwan, Hongkong, Israel, Korea Selatan, dan Jepang.

"Jadi masih sedikit negara yang bisa melewati middle income trap. Tidak bisa hanya diukur dari kemudahan berusaha atau competitiveness index. Birokrasi adalah penting. Kementerian Keuangan menjadi salah satu institusi yang terus melakukan perbaikan atau birokrasi itu," klaim Sri Mulyani.

Indonesia, kata dia, juga harus menjadi negara yang terbuka dan mampu memanfaatkan globalisasi untuk menekan atau mendorong kompetisi. Seperti diketahui, Bank Indonesia pernah menyebut Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita sebesar US$13.000, apabila tidak ingin menjadi negara middle income trap.

Jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya tetap di angka 5%, maka pendapatan per kapita di Indonesia pada 2030 diperkirakan hanya bisa mencapai US$7.247. Tentu, hal ini sangat disayangkan karena bonus demografi ke depan akan habis dalam 14 tahun lagi. Sehingga pertumbuhan ekonomi sebaiknya harus lebih tinggi.