sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Industri migas, bisnis yang rumit hingga potensi kerugian negara

Industri hulu minyak dan gas bumi acapkali menemukan sejumlah risiko.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 22 Jul 2019 19:03 WIB
Industri migas, bisnis yang rumit hingga potensi kerugian negara

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan industri minyak dan gas bumi (migas) di sektor hulu merupakan bisnis yang sangat rumit. Jonan mengatakan industri ini acapkali menemukan ketidakpastian salah satunya pada tahap eksplorasi sumber migas.

Jonan mengeluhkan seringkali terdapat kesalahan perhitungan dan identifikasi kandungan mineral yang ada di perut bumi. Sayangnya, hal tersebut dianggap sebagai kerugian negara dan berpotensi terkena pidana.

“Padahal kegagalan dalam pencarian cadangan migas adalah hal lazim dalam bisnis hulu migas," kata Jonan dalam seminar di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Senin (22/7).

Jonan mengatakan, setiap cadangan yang telah diidentifikasi, selanjutnya akan diklasifikasikan dalam tiga tahap yakni proven, probable, possible. Hal ini untuk mengetahui besaran jumlah perkiraannya. Dan ini merupakan data perkiraan.

“Kalau ini misalnya ditarik ke ranah kepastian hukum harus pasti jumlahnya, itu enggak mungkin. Kalau nggak percaya, yang sekolah hukum saja masuk ke dalam perut bumi," ujar Jonan.

Audit BPK

Untuk itu, kata Jonan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu merekrut pakar geologi agar memiliki pemahaman yang sama soal industri minyak dan gas (migas).

Menurut Jonan, saat ini audit BPK hanya mengandalkan asumsi. Pasalnya, tidak adanya tim ahli yang paham mengenai migas.

Sponsored

"Karena kalau bicara hulu migas, pertambangan umum minerba, unsur ketidakpastiannya sangat tinggi," ucapnya.

Jonan, menjelaskan belum ada alat yang dapat mengukur cadangan minyak dan gas dalam satu wilayah tertentu. Bahkan, lanjutnya, satu sumur minyak saja belum tentu bisa dilihat berapa besar cadangannya.

Dia mengatakan, setiap besaran kandungan cadangan minyak dan gas yang ada di perut bumi itu sifatnya lebih kepada prediksi daripada hitungan pasti.

“Mungkin saya pikir ada perlunya di tempat Prof Rizal Djalil (komisioner BPK) ada geologis yang diconvert menjadi pemeriksa, atau paling tidak tenaga ahli,” kata dia.

Jonan melanjutkan, jika BPK berminat dan membutuhkan, dia bersedia mengirim para ahli di Kementerian ESDM untuk mendukung kerja BPK.

“Kalau berkenan BPK kirim surat ke saya. Nanti aparatur saya, inspektur migas atau inspektur tambang saya kirim ke sana menjadi pegawai BPK, kita punya pemahaman yang sama apa yang terkandung di perut bumi atau laut tidak semua bisa diprediksi dengan pasti," tuturnya.

Jonan juga menjelaskan untuk eksplorasi sumur minyak dengan hasil yang sama, dibutuhkan biaya (cost) yang berbeda-beda dari tiap sumurnya. 

Hal ini, lanjut Jonan, karena setiap cadangan minyak dari setiap sumur harus memperhatikan sifat dari sumur itu sendiri.

“Cost bisa beda-beda, karena setiap sumur tidak bisa diubah baik oleh bapak maupun manusia lainnya. Sifat dari lapangan atau sumur itu given (terberi),” ucapnya. 

Krisis pakar

Sementara itu Anggota BPK Rizal Djalil mengakui bahwa pihaknya belum berpengalaman dalam melakukan auditing di sektor migas.

“Kita harus jujur, BPK memang tidak berpengalaman menyusun itu (auditing sektor migas),” ucapnya.

Rizal melanjutkan, BPK hanya pernah sekali melakukan investigasi dan menghitung kerugian negara terkait dengan eksplorasi migas, yaitu untuk kasus Blok Cepu.

“BPK hanya sekali melakukan investigasi dan menghitung kerugian negara terkait dengan eksplorasi migas. Yaitu terkait dengan kejadian di Cepu dan itu masih berlangsung,” ujarnya.

Selama ini, tindakan yang diambil oleh BPK dalam melakukan audit hanya mengacu pada definisi undang-undang tentang perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara, tanpa melihat proses produksi dan kondisi lapangan, lebih-lebih di sektor migas.

“BPK memang membutuhkan pendapat ahli untuk kasus migas. Selama ini kita hanya mengacu pada definisi tentang perbuatan melawan hukum saja,” jelasnya.

Rizal menjelaskan, dari semua referensi yang dimilikinya, aspek kerugian bisnis dimaknai sebagai tidak boleh ada aspek kecurangan dan tidak boleh ada benturan kepentingan, serta tidak boleh ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kesalahan disengaja. 

“Mengenai hal ini kita akan lihat dari komisaris perusahaan tersebut apakah ada pelanggaran terhadap hal-hal tadi atau tidak,” terangnya.

Di sisi lain, ia menyatakan risiko bisnis dengan risiko keuangan negara adalah dua hal yang berbeda, namun dapat bersinggungan. Untuk itu, kata dia, diperlukan kepastian hukum demi mempertegas persinggungan tersebut. 

Perlu diatur keputusan bisnis yang melibatkan direksi dan komisaris yang mengacu pada aturan yang menghindari risiko pidana pada pengambil keputusan.

“BPK mencegah Jangan sampai orang yang bekerja tidak menerima satu perak pun tapi dia dipenjara,” tutur Rizal.

Berita Lainnya