sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ini yang harus dilakukan sebelum kembali menyuntik dana ke BUMN

Pemerintah juga harus menjelaskan kepada DPR tentang progres dari pinjaman dan PMN yang sebelumnya disetujui DPR.

Hermansah
Hermansah Selasa, 11 Agst 2020 14:46 WIB
Ini yang harus dilakukan sebelum kembali menyuntik dana ke BUMN
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Rencana pemerintah yang ingin kembali menyuntik dana kepada BUMN berupa investasi atau penanaman modal negara (PMN) dan pinjaman ke BUMN, mendapatkan respons dari anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi.

Menurut Baidowi, rencana tersebut harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Komisi VI DPR terlebih dahulu. "Baru pada Juli DPR merestui PMN BUMN Rp23 triliun," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8). 

Sebelum itu dilakukan ada baiknya pemerintah menjelaskan kepada DPR tentang progres dari pinjaman dan PMN yang sebelumnya disetujui DPR.

Pada Juli DPR merestui pemerintah untuk memberikan pinjaman berupa mandatory convertible bond (MCB) sebesar Rp11,5 triliun untuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.  

"Sejauh mana dana pinjaman dan PMN yang sudah diberikan itu mampu meningkatkan kinerja BUMN. Khususnya dalam merespons penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat pademi Covid-19 ini," tutur dia.

Selain itu, pemerintah juga perlu untuk melunaskan utang-utang ke BUMN yang jumlahnya cukup besar. Sebab utang pemerintah telah menjadi beban BUMN dalam menjalankan perusahaan, khususnya dalam menjalankan penugasan yang dilakukan pemerintah.

Dia mengakui cukup banyak BUMN yang mengalami penurunan kinerja keuangan akibat dampak Covid-19. Salah satunya disebabkan adanya penugasan pemerintah kepada BUMN yang belum dibayarkan. Padahal pada Juli DPR telah merestui pencairan utang pemerintah ke BUMN sebesar Rp115 triliun. Pencairan utang tersebut perlu segera direalisasikan untuk meningkatkan kondisi keuangan BUMN.

"Kami juga menyarankan kepada pemerintah agar pemberian penugasan kepada BUMN disertai pencairan dananya secara segera. Sehingga BUMN tidak perlu mencari utang baru untuk pelaksanaan penugasan pemerintah seperti yang terjadi pada beberapa BUMN selama ini," papar dia.

Sponsored

Pemerintah juga harus mempunyai target yang jelas dan terukur yang bisa dipertanggung jawabkan sebelum memutuskan dan melaksanakan kebijakan pemberian pinjaman dan PMN BUMN. Jangan sampai suntukan dana pemerintah ini hanya untuk memanjakan BUMN tanpa ada target jelas yang harus dicapai BUMN.

Seperti diketahui, pemerintah telah merevisi aturan tentang pelaksanaan penempatan dana pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020.

Salah satu aturan yang diubah yakni pemerintah memperluas investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepada lembaga, dan atau kepada PEN di daerah.

Dalam Pasal 15 ayat (2) PP 43/2020, disebutkan, untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan investasi pemerintah. Investasi pemerintah, dalam rangka pelaksanaan program PEN yang dimaksud yakni, pemberian pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemberian pinjaman kepada lembaga, dan/atau pinjaman PEN daerah.

Berita Lainnya