Inklusi keuangan khususnya sektor perbankan masih rendah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyebut, inklusi keuangan khususnya di sektor perbankan cenderung masih rendah. Berdasarkan kajiannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening keuangan. 

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani, mengatakan, kajian ini dilakukan dengan melakukan forum group discussion (FGD) di lima wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. 

"Untuk inklusi keuangan perbankan, kenapa banyak masyarakat yang tidak punya rekening? Alasannya cuma satu, enggak punya duit buat menabung," ujar dia dalam Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia, Senin (28/1).

Pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat agar memiliki rekening di bank. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial melalui perbankan. Namun bantuan sosial yang diberikan pun habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Oleh sebab itu, Bappenas akan mendorong lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit ke masyarakat kecil. Dengan demikian, masyarakat golongan ini memiliki modal untuk usaha. Menghasilkan pendapatan yang lebih besar untuk ditabung.

"Kami dorong kredit atau pinjaman yang mengembangkan usaha mikro. Kalau peraturan Bank Indonesia, 20% kredit itu untuk UMKM. Kalau kami memberikan kredit, usahanya bisa menggeliat dan akhirnya mereka mempunyai uang. Jika mempunyai uang, bisa nabung," tandas dia.

Tantangan

Berdasarkan kajian FGD, karakteristik perekonomian di Sumatra Utara, 21,4% diantaranya berasal dari pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Sumatra Utara. Adapun besaran kredit terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya mencapai 30%. 

Dengan demikian, tantangan pendalaman keuangan di Sumatra Utara diantaranya, karena banyak penduduk bekerja pada sektor informal, juga belum terbentuknya jaminan kredit (Jamkrida). 

Kalimantan Timur memiliki karakteristik perekonomian 46% dan bergerak pada sektor pertambangan dan penggalian. Di mana komoditas batu bara merupakan komoditas unggulan Kalimantan Timur. 

Literasi dan inklusi keungan yang rendah masih banyak ditemukan di Kalimantan Timur. Lembaga jasa keuangan formal masih terkonsentrasi di Samarinda dan Balikpapan. 

Keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah dan kebergantungan masyarakat pada komoditas pertambangan dan penggalian juga menjadi berpengaruh ke behaviour masyarakat dan institusi jasa keuangan. 

Sementara di Papua literasi keuangan masih pada kisaran 22%. Banyak daerah-daerah di sana belum memiliki kesiapan infrastruktur, termasuk jaringan internet, sehingga perkembangan ekonomi digital di wilayah ini tidak signifikan. 

Masyarakat Papua juga belum sadar investasi dan lebih menabung untuk diambil kapan saja (likuid) dengan deposit yang rendah. Sehingga LDR Bank Papua hanya mencapai 60%. 

Sementara itu, dangkalnya sektor jasa keuangan di Jawa Barat juga didorong korporasi. Mayoritas kebutuhan keuangan korporasi dipenuhi oleh non-bank, yakni 75% pendanaan berasal dari internal funding atau pendanaan dari holding company. 

Dengan karakteristik perekonomian Jawa Barat sebesar 43% berada di industri pengolahan, sebagaian besar sektor manufaktur di Jawa Barat bertumpu pada Foreign Direct Investment (FDI). 

Juga isu keenganan penyaluran dana oleh bank, disebabkan ketidakmampuan mengenai risk profile usaha, "Menyebabkan Kredit terhadap PDRB di Jawa Barat hanya mencapai 30%," ujar Cholifihani.

Di Jawa Timur juga literasi masih cenderung rendah, mencapai 29,66%. Adapun tantangan pendalaman keuangan di Jawa Timur salah satunya adalah banyaknya perusahaan keluarga di Jawa Timur, mendorong keenganan untuk IPO. 

"Enggan membagi kepemilikan usahanya kepada publik, enggan terbuka infromasinya, telah memiliki dana internal yang cukup, dan permasalahan sengketa kekayaan keluarga," kata Cholifihani.

Masalah pencatatan keuangan juga masih menjadi tantangan dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Jawa Timur. Sementara preferensi untuk berinvestasi lebih kepada aset fisik seperti properti, dibandingkan aset keuangan.