Jakpro raih sertifikat SNI ISO 37001:2016

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Antipenyuapan. Proses sertifikasi berlangsung selama sembilan bulan, mencakup seluruh proses bisnis yang dijalankan masing-masing divisi, unit bisnis strategis, hingga tim proyek.

"Alhamdulillah, seluruh perbaikan minor telah dilakukan dan dinyatakan closed sehingga Jakpro dinyatakan layak untuk menerima sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP)," ujar Corporate Communication Manager Jakpro, Melisa, dalam keterangan tertulis, Senin (14/12).

Penerimaan sertifikat diklaim bakal membantu perseroan dalam menjaga kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Pun dianggap satu langkah penting dalam perjalanan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta ini dalam meningkatkan maturitas tata kelola pemerintahan yang baru (good corporate governance/GCG) dan kepercayaan pemangku kepentingan.

"Penerapan SMAP di lingkungan kerja akan berdampak menyeluruh kepada ekosistem bisnis perusahaan serta sebagai upaya menciptakan bisnis yang berkelanjutan,” jelasnya.

Bagi Melisa, sertifikasi tersebut juga menjadi moment of truth dalam menentukan masa depan perseroan. Tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, rekan bisnis, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Sebuah pencapaian atas upaya menciptakan the way of life serta legacy untuk dibanggakan oleh setiap insan Jakpro," ucap dia.

Kegiatan penyerahan sertifikat tersebut bakal dilaksanakan bersamaan dengan gelar wicara "Building Public Trust through Antibribery Management System Implementation", Selasa (15/12), pukul 09.00-11.30. Disiarkan via kanal YouTube Jakpro Group.

Eks pimpinan lembaga antikorupsi Hong Kong, Tony Kwok, akan menjadi pembicara tamu dalam kegiatan itu. Dia turut berperan penting dalam pemberantasan korupsi tahun 70-an.

"Tony Kwok telah berpengalaman lebih dari 44 tahun di bidang antikorupsi dan merupakan konsultan antikorupsi di 25 negara lain di Asia, termasuk Indonesia di masa-masa awal pembentukan KPK," tandasnya.