Jebloknya realisasi investasi dan obral pajak yang sepi peminat

Realisasi penanaman modal di 2019 tak bertenaga. Sepanjang Januari hingga September 2019, pemerintah baru mengantongi investasi Rp601,3 triliun atau setara dengan 75,6% dari target tahun ini sebesar Rp792,3 triliun.

Angka itu melanjutkan kinerja buruk realisasi investasi dalam satu tahun terakhir. Investasi pada tahun 2018 hanya sanggup tumbuh 4,1% atau anjlok dibandingkan 2017 yang tumbuh 13,1%. 

Pertumbuhan investasi di triwulan I 2019 juga hanya satu digit di 5,3%, sekaligus menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir dalam periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan realisasi investasi triwulan I sejak beberapa tahun terakhir, mampu tumbuh hingga dua digit, seperti pada 2014 yang tumbuh 14,6%;  2015 sebesar 16,7%; 2016 sebesar 17,6%, kemudian 2017 sebesar 13,17%, dan pada 2018 tumbuh 11,76%.

Menilik data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sebenarnya cukup moncer pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sepanjang 2014, investasi  mencapai Rp463,1 triliun atau naik 16,2%. Sebagai catatan, Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2014. 

Pada 2015 yang merupakan tahun pertama Jokowi penuh memerintah, realisasi investasi naik 17,8% menjadi Rp545,5 triliun dan melebihi target yang dipatok sebelumnya sebesar Rp519,5 triliun.

Tahun 2016, capaian investasi tumbuh sedikit melambat, namun masih dua digit di angka 12,4% menjadi Rp612,8 triliun. Perlambatan terutama terjadi pada investasi asing yang hanya tumbuh 8,4% menjadi Rp365,9 triliun.

Lalu pada 2017, realisasi kembali tumbuh lebih baik sebesar 13,1% menjadi Rp692,8 triliun. Realisasi tersebut tercatat kembali melampaui target yang sebesar Rp678,7 triliun.

Meski rata-rata realisasi investasi dalam empat tahun terakhir tumbuh dua digit, namun tak sanggup mengerek pertumbuhan ekonomi.  

Ekonomi Indonesia dalam empat tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata 5% atau di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintahan Jokowi 2015-2019 yang mencapai 7%. 

Dalam Dokumen RPJMN 2015-2019, target pertumbuhan ekonomi itu memperhitungkan proyeksi investasi (Pembentuk Modal Tetap Bruto) yang tumbuh 8,1% pada 2015, 9,3% pada 2016, dan 10,4% pada 2017. Lalu 11,2% pada 2018, dan 12,1% pada 2019.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan melambatnya investasi ke Indonesia di awal tahun ini disebabkan oleh investor yang mengambil sikap hati-hati menjelang Pemilu 2019. 

"FDI (foreign direct investment) negatif karena investor wait and see, namun pada kuartal II mulai pulih," ujar Luky, saat acara Asian Insights 2019, baru-baru ini.

Menurut Luky, ada tiga saluran untuk merealisasikan penanaman modal di Indonesia. Yakni, melalui pasar keuangan, di mana aliran modal masuk dalam bentuk portofolio investasi. Lalu, aliran modal ke sektor riil atau FDI, serta trade channel atau perdagangan. 

"Tahun 2019, aliran modal yang masuk dalam bentuk portfolio investasi menempati posisi pertama, namun trade channel paling terpukul karena ekspor Indonesia turun," kata Luky. 

Kado akhir tahun

Demi menggaet investor, Jokowi memberikan kado akhir tahun dengan menandatangani payung hukum insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance. Beleid yang mulai berlaku pertengahan Desember tahun ini diharapkan menjadi obat kuat bagi penanaman modal di Indonesia. 

Peraturan yang tertuang dalam PP No.78/2019 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu itu, pemerintah menambah jumlah usaha yang berhak menerima fasilitas diskon pajak. Semula, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Bidang Usaha yang bisa mengakses insentif berjumlah 145, sekarang diperluas menjadi 183, meliputi 166 KBLI yang melakukan penanaman modal maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu, dan 17 KBLI yang melakukan penanaman modal maupun perluasan pada bidang-bidang usaha terntentu dan di daerah-daerah tertentu. Selain itu, beleid juga mengatur kemudahan mengurus fasilitas tax allowance. 

Obral pajak ini diyakini bisa menggaet investor. Pemerintah telah beberapa kali mengatur ulang ketentuan keringanan setoran pajak lantaran minimnya perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Kementerian Keuangan mencatat, sejak diluncurkan tahun 2007 hingga November 2019, keringanan pajak ini diberikan atas 158 kegiatan dan dinikmati oleh 140 perusahaan. Insentif itu berhasil menyerap investasi sebesar Rp285,8 triliun.

Nah, aturan anyar kali ini diyakini bisa menggaet investor. Apalagi, target realisasi investasi tahun depan mencapai Rp886 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail dalam risetnya memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan akan melambat akibat masih lesunya investasi. Terbatasnya belanja modal pemerintah akibat mininya pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan akan menekan investasi yang didorong oleh proyek-proyek pemerintah. 

Investasi juga tertekan akibat terbatasnya pertumbuhan kredit perbankan. "Likuiditas perbankan ketat sehingga pertumbuhan kredit melambat," kata Mikail.

Konsumsi domestik lagi-lagi diramal akan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi tahun depan. Adanya belanja sosial serta kebijakan subtitusi impor seperti B30 akan mengerek konsumsi domestik.

Sementara itu, Direktur PT Anugerah Mega Investama optimistis investasi masih positif di 2020. Pemerintah Jokowi jilid II diprediksi akan merilis kebijakan-kebijakan untuk menarik investasi. Apalagi, koalisi Jokowi di Senayan yang gemuk dinilai akan menguntungkan pemerintah.

"Masuknya FDI juga akan dipengaruhi oleh iklim investasi Indonesia yang positif," kata Hans kepada Alinea.id.