Jokowi tegaskan stabilitas ekonomi dan politik kunci peningkatan investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pemerintah akan fokus membangun kepercayaan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

"Sehingga yang namanya stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan menjadi sebuah hal yang mutlak yang harus kita kerjakan," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1).

Menurut Jokowi, perbaikan investasi sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan neraca perdagangan. Pemerintah akan memberantas sejumlah hambatan investasi, antara lain peraturan yang tumpang tindih, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota.

Untuk itu, Jokowi memastikan draft Undang-Undang sapu jagat atau omnibus law akan masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat sepekan ke depan untuk dibahas dan disahkan.

Jokowi menjelaskan, UU Omnibus Law yang akan diserahkan ke DPR tersebut berisi 79 UU dengan 1.244 pasal yang akan direvisi, yang kesemuanya terkait dengan perizinan.

"Problem besar kita masalah peraturan yang menghambat dan meruwetkan. Karena itu, maksimal minggu depan kita akan ajukan ke DPR yang namanya omnibus law itu," katanya.

Dia menjelaskan, aturan-aturan yang akan direvisi tersebut dinilai menghambat langkah-langkah pemerintah dalam usaha untuk merespons perubahan dunia yang bergerak setiap detiknya.

"Pasal-pasal itu menghambat kecepatan kita dalam merespons setiap perubahan dunia, karena setiap detik dunia berubah dan itu memengaruhi ekonomi kita," ujarnya.

Selain itu, dia pun telah meminta kepada DPR RI agar pembahasan mengenai UU Omnibus Law dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari sejak sidang pertama dijalankan.

"Saya sudah sampaikan ke DPR, mohon ini diselesaikan maksimal 100 hari. Ini kerja yang sangat cepat. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan 100 hari," katanya.

Dia mengklaim, jika UU sapu jagat tersebut terselesaikan dengan cepat, maka akan ada perubahan besar bagi perekonomian Indonesia.

"Dan kalau ini betul-betul keluar (disahkan), akan ada perubahan besar sekali dalam pergerakan ekonomi kita," jelasnya.

UU Omnibus Law sendiri akan mencakup dua UU, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan.