Jokowi: Impor baja jadi penyebab defisit neraca dagang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan impor baja yang dilakukan selama ini menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Presiden Jokowi mengatakan data saat ini menunjukkan impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor Indonesia.

“Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri,” kata Presiden saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Baja dan Besi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2).

Pada kesempatan itu, rapat membahas mengenai ketersediaan bahan baku bagi industri baja dan besi.

Sebagaimana diketahui bahwa industri baja besi merupakan salah satu industri strategi nasional yang diperlukan industri nasional untuk membangun infrastruktur.

”Oleh sebab itu utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu. Ini tidak dapat kita biarkan terus,” katanya.

Untuk itu, Jokowi menegaskan perlu mendorong industri baja dan besi makin kompetitif dengan kapasitas produksi yang optimal. Selain itu, kata dia, perbaikan manajemen korporasi, pembaruan teknologi permesinan, terutama di badan usaha milik negara (BUMN) industri baja terus dilakukan.

“Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala bahan baku yang masih kurang,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan ada tiga strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi.

Pertama, memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku baja dan besi dan menjaga kestabilan harganya.

Jokowi menyebut bahan baku dari hasil tambang nasional juga harus diperhatikan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sebab, hasil produksi ini bukan hanya untuk mengurangi impor, tapi juga bisa menambah nilai ekonomi lain.

“Di samping itu saya juga minta dijajaki secara cermat beberapa regulasi yang mengatur mengenai importasi scrap, yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup,” katanya.

Kedua, menurunkan harga gas industri sebesar US$6 dolar per MMBTU. Jokowi mengaku telah melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder terkait hal ini.

“Dan saya mendapat informasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemarin, bahwa ini akan segera diputuskan. Jadi saya minta Perpres Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur harga gas untuk industri yaitu sebesar US$6 per MMBTU segera direalisasikan,” katanya.

Ketiga, Jokowi meminta agar selalu dilakukan kalkulasi yang cermat dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri.

Ia mengimbau agar kebijakan nontarif dimanfaatkan dengan baik. Di samping itu penerapan SNI dengan sungguh-sungguh juga harus dilakukan sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi.

“Jangan justru pemberian SNI yang dilakukan secara serampangan sehingga tidak dapat membendung impor baja berkualitas rendah,” katanya. (Ant)