Jokowi meradang soal pemulihan ekonomi, Sri Mulyani beberkan rinciannya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meradang karena realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 berjalan lambat. 

Dalam sebuah video yang beredar, usai rapat terbatas di hadapan sejumlah menteri, 18 Juni lalu, Jokowi kecewa dengan kinerja sejumlah pembantunya yang tak kunjung menggenjot belanja agar uang beredar di masyarakat meningkat, sehingga konsumsi naik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kebijakannya terlihat biasa-biasa saja, padahal ini lagi krisis. Ini membuat saya jengkel. Tolong belanja kementerian dikeluarkan semuanya, anggaran kesehatan Rp75 triliun, tapi realisasi baru 1,53%," kata Jokowi.

Kekecewaan Jokowi bukan tanpa alasan. Sejumlah pos anggaran yang telah disiapkan pemerintah, realisasinya masih jauh dari target. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR memaparkan realisasi penyaluran program PEN tersebut.

Dia mengatakan, penyerapan anggaran untuk bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pandemi Covid-19 baru mencapai 4,68% dari total alokasi anggaran sebesar Rp87,55 triliun.

“Hari ini kami bisa memberikan update mengenai proses pemulihan ekonomi nasional untuk kesehatan telah mencapai 4,68%,” katanya Senin (29/6).

Anggaran kesehatan tersebut sangat berguna untuk belanja alat kesehatan dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 sebesar Rp65,8 triliun, untuk insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp300 miliar. Lalu, untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp3 triliun, Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.

Sementara itu, untuk dana jaring pengaman sosial realisasi anggaran baru mencapai 34,06% dari total anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp203,9 triliun. Untuk Pemerintah Daerah (Pemda) terealisasi 4% dari Rp106,11 triliun.

Untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baru 22,74% dari Rp123,46 triliun. Adapun untuk insentif dunia usaha realisasinya hanya 10,14% dari total Rp120,61 triliun yang telah disiapkan. 

"Kemudian untuk pembiayaan korporasi belum ada terealisasi (dari Rp53,57 triliun)," ucapnya.