Jokowi minta para dubes RI lakukan diplomasi ekonomi

Presiden Joko Widodo meminta para duta besar (dubes) dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk melakukan diplomasi ekonomi demi pembangunan nasional. Jokowi mengatakan dubes memang mengemban amanah konstitusi sebagai duta perdamaian, namun Presiden ingin mereka fokus berdiplomasi ekonomi.

“Kita ingin semua fokus pada diplomasi ekonomi sebesar 70%-80%. Karena itulah yang saat ini sedang diperlukan negara kita,” kata Jokowi saat Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara Jakarta, Kamis (9/1).

Jokowi menegaskan penting bagi para dubes tersebut memegang peran ganda sebagai duta investasi. Untuk itu, mereka harus mengetahui sektor investasi di Indonesia yang memiliki prospek bagus dan menjadi prioritas negara.

“Pertama bidang-bidang yang berkaitan dengan barang-barang atau produk-produk substitusi impor,” kata Jokowi.

Ia mencontohkan produk petrokimia di tanah air sebanyak 85% masih impor. Sehingga jika ingin meningkatkan investasi, maka disarankan mencari produk yang berkaitan dengan substitusi impor.

Kedua, sektor yang berkaitan dengan energi. Dia menyebut saat ini Indonesia masih banyak mengimpor minyak dan gas (migas).

"Batu bara, misalnya, bisa diubah menjadi substitusi LPG (gas cair). Di mana LPG di Indonesia sebagian besar bahkan semuanya masih impor," kata Jokowi.

Ketiga, bidang lain yang disebut Jokowi yakni pengolahan bahan mentah, karena Indonesia kaya dengan bahan mentah sebelum diekspor.

Ia mencontohkan pengolahan minyak kelapa sawit menjadi avtur dan pengembangan bauran nabati dalam solar atau biofuel 30% hingga 100%.

“Kalau kita bisa produksi yang B50, posisi tawar kita bisa naik,” katanya.

Di sisi lain, Jokowi juga menekankan pentingnya inovasi dan penetapan key performance indicator (KPI) bagi para dubes dan perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai penilaian kinerja mereka terutama dalam mendatangkan investasi.

Pada kesempatan itu hadir para diplomasi, diplomat, dan pejabat Kementerian Luar Negeri. (Ant)