sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Jokowi perintahkan desa fiktif diusut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan menelusuri keberadaan desa-desa fiktif yang baru bermunculan.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Rabu, 06 Nov 2019 18:05 WIB
Jokowi perintahkan desa fiktif diusut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan menelusuri keberadaan desa-desa fiktif yang baru bermunculan. Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk menangkap oknum yang terlibat dalam kemunculan desa tak berpenghuni ini.

"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu, kita kejar agar desa-desa yang tadi itu fiktif ketemu. Tangkap!" katanya di Jakarta, Rabu (6/11).

Dia pun mengakui dengan luasan geografis yang dimiliki oleh Indonesia sangat memungkinkan munculnya desa-desa siluman yang hanya memiliki plang nama desanya namun tidak berpenghuni. 

Jokowi juga mengatakan, mengelola 514 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia dan sebanyak 74.800 desa bukanlah pekerjaan mudah. Selalu ada peluang munculnya pelanggaran-pelanggaran administratif di daerah yang tidak terpantau dengan baik.

"Mungkin hanya ada desanya dipakai plang saja, tapi desanya nggak ada bisa saja terjadi. Karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," ucapnya.

Sebelumnya, pernyataan soal ditemukannya desa fiktif tersebut muncul dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama dengan Komisi XI beberapa waktu lalu. Dia mengatakan menerima laporan adanya desa-desa fiktif yang bermunculan hanya demi mendapatkan transfer dana desa yang menggiurkan.

"Karena transfer yang ajeg dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), muncul desa-desa baru dan nggak ada penduduknya, karena mereka melihat adanya jumlah yang ditransfer tiap tahunnya," katanya.

Dalam pagu anggaran APBN 2019 disebutkan anggaran untuk dana desa adalah sebesar Rp70.000 triliun yang akan diberikan kepada 74.597 desa di seluruh Indonesia dan 20.000 diantaranya ialah desa tertinggal. Masing-masing desa akan mendapatkan dana sebesar Rp900 miliar. 

Sponsored

Namun, transfer pusat ke daerah tersebut besarannya akan meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp72.000 triliun sebagaimana yang tercantum di dalam APBN 2020.