Jokowi tebar duit ke desa pada tahun politik Rp73 triliun

Presiden Joko Widodo membagikan dana desa Rp73 triliun pada tahun politik 2019, lebih tinggi 21,6% dari 2018 senilai Rp60 triliun.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyatakan salah satu program pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia pada 2019 adalah dana desa dengan anggaran sebesar Rp73 triliun yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan.

"Anggaran ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya yakni sebesar Rp60 triliun, dan kita harapkan bisa menciptakan pertumbuhan serta pemerataan pembangun di seluruh wilayah Indonesia," kata Ahmad Erani saat menjadi narasumber pada acara seminar nasional dengan tema "Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia" yang dilaksanakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Serang, Banten, Selasa (12/02).

Ahmad Erani mengatakan, pemerintah berkomitmen pembangun ekonomi akan mampu berjalan sesuai dengan harapan yakni pembangunan dari kota hingga pelosok desa melalui peningkatan dana desa tersebut.

"Komitmen pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyrakat desa dari yang sebelumnya sebesar Rp280 juta per desa saat ini menjadi Rp900 juta per desa," katanya.

Selain program tesebut, kata Erani, pemerintah juga menargetkan program reformasi agraria dengan target lahan seluas 9 juta hektare, dan program perhutanan sosial.

"Pemerintah juga menargetkan program perhutanan sosial dengan target seluas 12,7 juta hektare," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah juga harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumber daya yang dimiliki.

"Kan Pemerintah Provinsi Banten baik kabupaten maupun kota juga memiliki APBD, itu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Hendri Saparini mengatakan, adanya seminar nasional seperti ini diharapkan kepada para pengambil kebijakan publik baik pusat dan daerah serta masyarakat, agar tidak hanya mendiskusikan isu-isu yang sifatnya kekinian saja, tetapi juga isu-isu yang sifatnya jangka panjang dan menengah.

"Ini yang suka kita lupakan, kita tidak mediskusikan permasalahan kita apa sih, kenapa pertumbuhan ekonomi kita tidak tinggi, apakah ini lalai dalam merencanakan kebijakan, kalau kita melihat pertumbuhan di negara Jepang misalnya, pertumbuhan ekonominya melompat di saat negaranya mengalami bonus demografi, China dia tumbuh tinggi karena memanfaatkan bonus demografi, di Indonesia pemanfaatkan bonus itu hanya sampai tahun 2030, nah ini tinggal kita menempatkan diri masing-masing, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya, pemerintah harus berbuat apa dan masyarakat harus bagaimana," katanya.

Sementara akademisi Untirta Samsul arifin mengatakan, mengutip dari pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2018 terus membaik sebesar 5,2%, sedangkan inflasi terkendali dan sesuai target yakni sebesar 3,18%.

"Sedangkan tingkat kemiskinan berkurang dan sesuai target yakni sebesar 9,82% pada 2018," katanya.

Dalam acara seminar nasional tersebut selain dihadiri rektor Untirta Sholeh Hidayat juga di hadiri oleh tokoh Banten Najmudin Busro dan beberapa organisasi lembaga kemasyarakatan serta paramahasiswa Untirta. (Ant).

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masih ingat kabar warga Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, di Aceh Barat yang bila bepergian keluar kampung harus menyeberangi sungai dengan meniti jembatan kabel ala Indiana Jones? Itu tahun 2016. Kini telah terentang di atas Sungai Sikundo itu, jembatan gantung sepanjang 90 meter yang layak, bisa dilalui kendaraan roda dua, dan rencananya juga untuk roda empat. Jembatan Gantung Sikundo yang menghubungkan Desa Sikundo ke Desa Jambak, dibangun pemerintah selama dua tahun dengan biaya Rp3,74 miliar. Pelajar-pelajar Desa Sikundo, juga warga, kini tak lagi meniti kabel yang bila hendak ke sekolah atau keluar desa. Selain Jembatan Sikundo yang dibangun dengan Dana Otonomi Khusus Aceh, pada tahun 2018 pemerintah juga membangun tiga jembatan gantung lain dengan dana APBN yakni Jembatan Gantung Pante Kala di Aceh Barat Daya, serta Jembatan Gantung Tanjong Dalam dan Gunung Setan di Kabupaten Aceh Utara. Sepanjang 2015-2018, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah membangun 164 jembatan gantung di seluruh Indonesia. Bahkan tahun ini, rencananya akan dibangun lagi 166 unit jembatan gantung di pelbagai pelosok di tanah air.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Feb 11, 2019 at 2:32am PST