logo alinea.id logo alinea.id

Jurus Jokowi atasi bengkak defisit neraca perdagangan

Total impor Indonesia Januari-Mei 2019 adalah senilai US$70,6 miliar dan ekspor adalah US$68,46 miliar, sehingga defisit US$2,14 miliar.

Sukirno
Sukirno Selasa, 09 Jul 2019 05:23 WIB
Jurus Jokowi atasi bengkak defisit neraca perdagangan

Total impor Indonesia Januari-Mei 2019 adalah senilai US$70,6 miliar dan ekspor adalah US$68,46 miliar, sehingga mengalami defisit US$2,14 miliar.

Presiden Joko Widodo mendesak para menterinya untuk dapat mempercepat izin usaha bagi industri berorientasi ekspor.

"Berkaitan dengan investasi, mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor tutup mata berikan izin secepat-cepatnya tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di ruang Garuda, Istana Bogor pada Senin (8/7).

Hadir dalam sidang kabinet paripurna tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri koordinator dan menteri kabinet Indonesia Kerja.

"Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," tambah presiden lagi.

Ia juga mencontohkan dari hasil kunjungan kerjanya di Manado, Sulawesi Utara pada 4-5 Juli 2019, juga menemukan izin yang terkendala urusan tata ruang.

"Kemarin kita ke Manado, sama. Hotel sudah berbondong-bondong (ingin masuk ke Manado). Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional) bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ungkap Jokowi.

Presiden juga minta para menterinya tidak terbelit dengan rutinitas sehingga tidak bisa menyelesaikan tantangan nyata.

Sponsored

"Semua hal seperti ini kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi ya kita akan sampai kapan pun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," tambahnya.

Presiden juga meminta para menteri kabinetnya berhati-hati terhadap defisit neraca perdagangan senilai US$2,14 miliar pada Januari-Mei 2019.

"Perlu melihat betul dengan hati-hati angka-angka yang ditampilkan BPS. Ekspor Januari sampai Mei 2019 year on year turun 8,6 (persen) sedangkan impor Januari-Mei juga turun 9,2 (persen). Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit US$2,14 miliar," ungkap presiden.

Apalagi menurut presiden, angka defisit neraca perdagangan itu banyak berasal dari impor migas.

"Coba dicermati angka-angka ini dari mana? Kenapa impor jadi sangat tinggi? Kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," tambah Presiden.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas Januari-Mei 2019 adalah US$9,088 miliar sedangkan ekspor Januari-Mei 2019 adalah US$5,341 miliar. Sedangkan, total impor Indonesia Januari-Mei 2019 adalah senilai US$70,6 miliar dan ekspor adalah US$68,46 miliar sehingga mengalami defisit US$2,14 miliar.

Strategi Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan perbaikan kondisi neraca perdagangan Indonesia yang saat ini tercatat defisit harus dilakukan dengan kerja seluruh kabinet.

"Untuk menangani masalah neraca perdagangan ini harus merupakan kerja bersama dari seluruh kabinet dan beliau (Presiden) tadi menyampaikan bahwa seluruh tim harus melihat secara detail komoditasnya, negara tujuannya, supaya kita juga bisa formulasikan kebijakan yang lebih tepat mengenai hal tersebut," kata Menkeu di Istana Bogor. 

Sri Mulyani mengakui bahwa dari sisi eksternal neraca perdagangan mengalami pelemahan dan hal itu berkontribusi kepada pelemahan ekonomi di Indonesia.

"Sehingga membutuhkan perhatian dari seluruh kementerian dan lembaga untuk memacu perdagangan terutama ekspor dan untuk menjaga barang subtitusi impor tetap terbangun," katanya. 

Sedangkan terkait dengan insentif bagi industri, ia menyatakan bahwa presiden meminta agar kementerian dapat memberikan kemudahan dalam proses bisnis.

"Seperti mendapatkan tanah dan lainnya, nanti dilihat saja oleh para menteri yang lain melalui instrumen policy yang mereka miliki," katanya

Sementara untuk impor migas, Sri Mulyani mengakui ada peningkatan kebutuhan di dalam negeri sedangkan produksi migas malah di bawah prediksi.

"Selama ini kalau kita lihat, sampai semester I produksi minyak dan gas kebetulan di bawah yang kita asumsikan awal, jadi dari sisi kuantitatif turun. Tahun ini juga kebetulan kurs maupun harga minyak lebih rendah, jadi penerimaan kita dari sisi migas mengalami penurunan, namun kebutuhan di dalam negeri itu meningkat sehingga memang harus dipikirkan strategi dari hulunya bagaimana ditemukan sumur-sumur (minyak) yang baru, yang ada harus memproduksi lebih banyak dan kemudian gas juga sama," katanya.

Selain meningkatkan produksi, Sri Mulyani menilai bahwa kebutuhan migas di dalam negeri harus dicari substitusinya seperti implementasi B20.

"Dalam hal ini juga untuk kebutuhan dalam negeri apakah bisa ada subtitusinya seperti B20, implementasinya seperti apa? Itu yang mungkin lebih perlu diperhatikan karena selain neraca pembayaran, nanti juga terlihat juga di dalam APBN kita. Ini kan sedang diluncurkan, jadi belum kelihatan efektivitasnya," katanya. 

Sedangkan Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan dirinya tidak apa-apa ditegur oleh presiden.

"Oh kalau ditegur mah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya kita harus lebih kerja keras mengingat impor kita turun, tapi lebih turun lagi ekspor kita, jadi kita harus lebih banyak kerja keras, Migas kita memang kalau demand naik otomatis kita impor banyak, kita akan lihat kenapa bulan Mei naik," kata Rini. (Ant)