Jurus Sri Mulyani tekan bunga utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pemerintah belum dapat terbebas sepenuhnya dari utang.

Kendati demikian, Menkeu menegaskan terus berupaya menekan utang dan bunga agar tak menjadi beban APBN 2020. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat menanggapi kekhawatiran sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap beban utang yang kian membengkak tiap tahunnya.

"Kita sama-sama tau bahwa utang masih diperlukan pemerintah sejalan masih tingginya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Sri Mulyani bahkan mengakui bahwa beban bunga utang pemerintah saat ini kian mengalami kenaikan seiring semakin besarnya outstanding total utang dan masih tingginya volatilitas global yang memicu tren kenaikan required yields dan nilai tukar.

Untuk itu, meski tetap bakal berutang, Sri Mulyani menyatakan bahwa utang tersebut ditujukan untuk kegiatan produktif dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas lainnya.

"Besarnya total outstanding utang merupakan konsekuensi atas kebijakan defisit pada tahun-tahun sebelumnya sebagai langkah counter cyclical untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi," katanya.

Meski begitu, ia menjamin komposisi utang akan terus dijaga sesuai portofolio risiko yang aman dan dengan biaya yang efisien.

Selain menjaga komposisi utang, menurunkan besaran bunga utang menjadi upaya yang paling dekat untuk dicapai. Menurut Sri Mulyani, hal tersebut memungkinkan bila besaran defisit lebih dulu dapat diturunkan. 

"Kalau besaran defisitnya bisa diturunkan, otomatis besaran pembayaran bunga utang di masa yang akan datang juga dapat mengalami penurunan," ucapnya.

Untuk menekan defisit, pemerintah ke depan bakal menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan global. Tingkat defisit APBN dalam rasio terhadap PDB bakal dijaga rendah untuk keberlangsungan fiskal.

"Ke depan, defisit RAPBN tetap dijaga dalam batas aman dan tetap taat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan landasan konstitusi kita," katanya.

Keseimbangan primer yang diarahkan tetap positif sepanjang 2020 juga disebut dapat menekan bunga utang ke depan. Untuk itu, pemerintah menyatakan bakal lebih banyak memfokuskan sumber pembiayaannya dari dalam negeri, dengan penerbitan SBN ritel yang lebih banyak lagi.

"Hal ini sejalan dengan upaya memperluas basis investor obligasi dalam negeri dan pendalaman pasar obligasi pemerintah, serta untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas," ujarnya.

Dengan demikian, sambung Sri Mulyani, masyarakat Indonesia yang membiayai pembangunan RI akan meningkat signifikan.

"Bagi masyarakat kita, SBN ritel akan menjadi alternatif investasi yang aman dan menjanjikan tingkat pengembalian yang menarik di masa depan," katanya.

#InfoKeu#MenkeuSMI: Suasana Lebaran ini dapat menimbulkan momentum confidence. Kalau dilihat dari kuartal 1 kemarin, gross kita masih cukup bagus dan konsumsi masih di atas 5 persen. Jadi, kita berharap ini akan bertahan karena kemarin harga-harga tetap stabil. pic.twitter.com/0TAa26hP8o — #UangKita (@KemenkeuRI) June 11, 2019