sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kadin: 55 juta pekerja harus dibantu pemerintah karena terdampak Covid-19

sektor UMKM dinilai yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Minggu, 07 Jun 2020 20:30 WIB
Kadin: 55 juta pekerja harus dibantu pemerintah karena terdampak Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Pekerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu dibantu oleh pemerintah untuk tetap dapat mencukupi kebutuhan hariannya.

Pasalnya, sektor UMKM dinilai yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Lebih lagi, pekerja di sektor ini memiliki jumlah yang sangat besar, yaitu 115 juta pekerja. Dan 55 juta pekerja di antaranya perlu dibantu.

"UMKM terkena dampak paling besar dan cepat karena ini harus didorong karena ada 115 juta pekerja di sektor ini.  Sebelum adanya Covid-19 ada pengangguran tujuh juta, dengan ini mungkin ada 55 juta orang yang kondisi pekerjaannya harus dibantu pemerintah," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani dalam konferensi video, Minggu (7/6). 

Berdasarkan catatan yang telah dikumpulkan Kadin, terdapat 6 juta orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan karena terganggunya iklim usaha.

"Memang angka PHK dan dirumahkan meningkat tajam di angka kami di atas 6 juta yang PHK, 90% sisanya dirumahkan karena perusahaan enggak kuat bayar PHK," ujarnya.

Dia menuturkan, stimulus yang diberikan pemerintah untuk mendukung UMKM dan dunia usaha serta pekerja sudah baik, namun implementasi di lapangan perlu ditingkatkan. Apalagi, data riil yang membutuhkan stimulus lebih besar dibandingkan yang dicatat pemerintah.

"Stimulus memang makin lama makin baik walaupun implementasinya yang masih lambat. Angkanya (yang dibutuhkan) masih jauh lebih besar dari angka pemerintah, kalau tidak ekonomi akan semakin terpuruk sehingga keputusan harus dirumahkan atau PHK," ucapnya.

Untuk kembali ke situasi ekonomi sebelum merebaknya pandemi akan membutuhkan waktu yang lama karena semua sektor terdampak. Ituah sebabnya membutuhkan stimulus yang lebih besar lagi untuk mendukung bergulirnya UMKM.

Sponsored

Di samping itu, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga perlu dilakukan agar perekonomian mulai berjalan dengan kondisi new normal dan meminimalisir biaya yang lebih besar yang harus digelontorkan pemerintah untuk membantu dunia usaha dan dampak PHK.

"Dari segi dunia usaha untuk kembali seperti sebelum Covid-19 membutuhkan waktu panjang. Kalau ini enggak mulai dilonggarkan yang dikhawatirkan PHK akan terus bertambah dan tekanan semakin sulit," tuturnya.

Sedangkan menurutnya, industri yang mengalami kekebalan lebih di situasi ini hanya industri rokok, industri telekomunikasi dan industri kesehatan.

Sementara Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, mengajak para pelaku UMKM terdampak Covid-19 bisa segera bangkit kembali.

"Dalam kondisi pandemi Covid-19, kita memang harus mengutamakan keamanan dan kesehatan. Namun, juga harus tetap produktif, terutama bagi pelaku UMKM," katanya saat membagikan bantuan 1.000 masker dan paket sembako di Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Minggu.

Rully mengakui iklim usaha saat ini sedang mengalami penurunan. Oleh karena itu, dia mengajak pelaku usaha untuk kreatif dan berinovasi.

"Dari PT Permodalan Nasional Madani misalnya juga memberikan bantuan sarana warung kelontong bagi pelaku usaha rumahan," kata Rully yang juga Komisaris Utama PT PNM (Persero).

Tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali usaha rumahan milik masyarakat yang merupakan program prioritas pemerintah, khususnya bagi UMKM.

Rully pun mengingatkan saat ini semuanya menderita akibat wabah Covid-19. "Oleh karena itu, ini momentum tepat untuk saling membantu dan peduli sesama," katanya. (Ant)

Berita Lainnya